Suara.com - Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi mengatakan lembaga survei yang merangkap menjadi konsultan dan tim pemenangan pemilu malah akan menjadi benalu demokrasi.
Dalam diskusi bertema "Menyoal Quick Count sebagai Kejahatan Demokrasi" di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta, Rabu (16/7/2014), dia menganalogikan, lembaga survei seperti itu seperti itu sebagai benalu yang menghisap di pohon demokrasi.
"Lembaga survei yang merangkap menjadi konsultan dan tim pemenangan menjadi benalu demokrasi, menghisap sumber daya bagi munculnya buah demokrasi. Sehingga demokrasi kita meranggas dan tak kunjung berbuah," kata Adhie.
Awalnya, cerita Adhie, lembaga survei muncul sejak era Pemilu Reformasi (1999), yang dimotori kalangan intelektual. Karena, sambungnya, Pemilu bukan hanya domain politisi, tapi juga kalangan akademisi dan analis intelektual yang bisa jadi pencerahan bagi masyarakat.
Tapi kini, katanya, kalangan intelektual/akademisi yang menelola lembaga survei melihat demokrasi sebagai lahan bisnis untuk meraup laba.
"Tapi, kalangan intelektual yang mengelola lembaga survei menjadi serupa partai politik, melihat demokrasi sebagai pohon bisnis. Sehingga, siapa saja atau partai apapun, kalau ingin sukses dalam berpolitik harus melalui sentuhan mereka," tutur Adhie.
Pada 2014 ini, Adhie menerangkan, lembaga survei ini tidak memiliki standar integritas dan menjadi partisan. Mereka, sambungnya, merilis hasil quick count dengan semangat tidak netral dan digunakan sebagai alat propaganda guna membentuk opini publik sepihak.
"Sehingga quick count yang merupakan instrumen pemantau penghitungan hasil pemilu diubah menjadi alat klaim kemenangan para kontestan," tegasnya.
Berita Terkait
-
Adhie Massardi: Lembaga Survei Bisa Dipidanakan
-
Polemik "Quick Count," JSI dan Puskaptis Menolak Diaudit
-
Fraksi Demokrat Usul Usai Pilpres Bahas Sepak Terjang Lembaga Survei
-
Ada Anggota Koalisi Permanen Dekati Jokowi, Gerindra Tak Ambil Pusing
-
Rob Allyn Diminta Tidak Remehkan Lembaga Survei Indonesia
Terpopuler
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- Kehabisan Uang Usai Mudik di Jogja, Ratusan Perantau Berburu Program Balik Kerja Gratis
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- Mobil Alphard Termurah, 100 Jutaan Dapat Tahun Berapa?
Pilihan
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Ogah Terjebak Kemacetan di Pantura, Ratusan Pemudik Motor Pilih Tidur di Kapal Perang TNI AL
-
Sempat Dikira Tidur, Pria di Depan Gedung HNSI Juanda Ternyata Sudah Tak Bernyawa
-
Negara Tetangga RI Mulai Alami Krisis BBM
Terkini
-
Geger! Trader Misterius Raup Jutaan Dolar dalam 15 Menit Sebelum Klaim Damai Trump
-
Tak Sekeder Bicara, PM Spanyol Embargo Senjata dan Bongkar Niat Jahat Israel ke Lebanon
-
Menakar Posisi Tawar Iran: Benarkah Makin Kuat Usai Digempur AS dan Israel?
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Ribuan ASN Kemensos Mangkir di Hari Pertama Kerja, Gus Ipul Bakal Sanksi dan Potong Tukin 3 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Meski Masih WFA, Gus Ipul Temukan 2.708 ASN Kemensos Alpa
-
Normalisasi Sungai Terdampak Bencana Jadi Prioritas Satgas PRR
-
Sembari Menunggu Data Rampung, Pemerintah Percepat Penyaluran Bantuan Pemulihan Sumatera
-
Namanya Dicatut dalam Isu Sensitif, Menteri HAM Pigai Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum