Suara.com - Dua lembaga survei yang merilis hasil hitung cepat (quick count) dalam Pilpres 2014 tidak bersedia mempresentasikan metode survei mereka di hadapan Dewan Etik Perhimpunan Survei Publik Indonesia. Kedua lembaga, yakni Jaringan Suara Indonesia dan Puskaptis.
Untuk JSI, mereka hanya menyerahkan surat pernyataan kepada dewan etik yang isinya mengundurkan diri dari keanggotaan Persepi.
"Alasannya, tidak ingin terlalu jauh masuk dalam polemik hitung cepat pilpres. Dan JSI mengimbau untuk menunggu hasil pleno rekapitulasi suara KPU pada tanggal 22 Juli 2014," kata Ketua Dewan Etik, Hari Wijayanto, dalam konferensi pers di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Rabu (16/7/2014).
Sedangkan untuk Puskaptis, lembaga ini menolak diaudit dewan etik Persepi dan menyatakan bahwa audit harus dilakukan setelah tanggal 22 Juli 2014. Mereka menilai badan etik Persepi tidak obyektif.
Audit terhadap lembaga-lembaga survei anggota Persepi dilaksanakan selama dua hari, Selasa dan Rabu (15-16 Juli 2014).
Kemarin, audit dilaksanakan terhadap enam lembaga survei, yakni, CSIS, Cyrus Network, SMRC, LSI, Indikator, dan Populi Center. Sedangkan hari ini, seharusnya ada tiga lembaga yang diaudit, yakni Pol Tracking Institute, JSI, dan Puskaptis.
Selama audit, ada empat hal yang diperiksa dewan etik, yakni proses penetapan sampel, proses pengambilan data, proses perhitungan quick count, dan manajemen quick count.
Seperti diketahui, ada 12 lembaga survei merilis hasil hitung cepat. Delapan lembaga memenangkan Jokowi - JK dan empat lembaga memenangkan Prabowo - Hatta. Keempat lembaga yang terakhir, yakni Pupkaptis, IRC, LSN, dan JSI.
Berita Terkait
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
Pilihan
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
Terkini
-
Kasus Siswa Keracunan MBG di Jakarta Capai 60 Anak, Bakteri jadi Biang Kerok!
-
Polisi Masih Dalami Sosok 'Bjorka' yang Ditangkap di Minahasa, Hacker Asli atau Peniru?
-
Rano Karno Sebut Penting Sedot Tinja 3 Tahun Sekali: Kalau Tidak bisa Meledak!
-
Korban Tewas Ponpes Al Khoziny Ambruk Jadi 14 Orang, Tim DVI Terus Identifikasi Santri Belasan Tahun
-
Diragukan Bjorka Asli, Dalih Polisi Ciduk WFH Pemuda Tak Lulus SMK yang Diklaim Bobol Data Bank
-
Viral Korban Kecelakaan Diduga Ditolak Puskesmas, Dibiarkan Tergeletak di Teras
-
Ombudsman RI Saran RUU Perampasan Aset Harus Perjelas Kerugian Akibat Korupsi dan Langgar HAM
-
Detik-detik Artis Keturunan Indonesia Ardell Aryana Disandera Tentara Israel saat Live TikTok
-
Rocky Gerung Pasang Badan Bebaskan Aktivis Kasus Demo Agustus: Mereka Bukan Kriminal!
-
Pastikan Serapan Anggaran MBG Membaik, Luhut: Menkeu Tak Perlu Ambil Anggaran yang Tak Terserap