Suara.com - Pasangan calon presiden dan wakil nomor urut 1, Prabowo-Hatta tidak akan memenuhi undangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pegumuman hasil rekapitulasi suara tingkat nasional hari ini, Selasa (22/7/2014).
Hal itu diutarakan Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Hatta, Harris Bobbyhoe di Rumah Polonia, Jalan Cipinang Cimpedak No 29, Jakarta Timur, Selasa (22/7/2014).
"Undangan jam 4 sore, Prabowo-Hatta tidak akan datang, itu undangan dari KPU, sifatnya bisa datang dan tidak bisa datang," ujar Harris yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra.
Ia juga menjelaskan, ketidakdatangan Prabowo-Hatta ke KPU lebih dikarenakan alasan stabilitas.
"Lebih baik di sini, bila capres dan cawapres (Prabowo-Hatta) datang akan banyak juga pendukung yang datang, ini karena pertimbangan menjaga stabilitas," ujarnya.
Prabowo-Hatta lebih memilih melakukan konferensi pers di Rumah Polonia bersama Tim Koalisi Merah Putih yang lain.
"Konferensi pers nanti menyikapi hasil keputusan penghitungan suara yang sudah di verifikasi faktual oleh KPU dan secara detil akan disampaikan juga data C1 dari Tabulasi Nasional Prabowo-Hatta," tandasnya.
KPU akan menuntaskan hasil perhitungan suara pemilihan presiden (pilpres) 9 Juli kemarin dan akan mengumumkan pemenangnya pada pukul 16.00 WIB dengan mengundang masing-masing pasangan capres ke Kantor KPU di Jalan Diponogoro, Jakarta Pusat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian