Suara.com - Koordinator Nasional Gerakan Bersama Prabowo, Hendry Yatna, menilai sikap Prabowo Subianto yang menarik diri dari pencalonan presiden sebagai tindakan ksatria.
"Seorang ksatria selalu melawan segala bentuk ketidakadilan. Prabowo melawan KPU yang berlaku tidak adil karena tidak melaksanakan keputusan Bawaslu untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa kabupaten dan kotamadya di Indonesia," ujar kata Hendry di Jakarta, Rabu (23/7/2014) dini hari.
Selanjutnya Geber Prabowo yang mengklaim memiliki perwakilan di 24 provinsi dan 75 kabupaten/kota tersebut menuntut KPU agar melaksanakan pemungutan suara ulang.
"Ini dapat menjadi bom waktu yang siap meledak bila KPU tidak segera melaksanakan PSU. Beberapa organ Geber Prabowo di daerah merasakan diberlakukan tidak adil oleh KPUD," katanya.
Sambil menunggu tuntutannya dipenuhi KPU, Hendry meminta kepada seluruh relawan Geber Prabowo tetap mengkritisi sikap KPU dengan cara-cara konstitusional.
"Kami cinta damai, karena itu kami tidak akan anarkis. Kami yakin rakyat mendukung karena ini kami memperjuangkan nilai kebaikan buat rakyat, penyelenggaraan pilpres yang jujur dan adil. Itulah tuntutan rakyat yang kami perjuangkan," katanya.
KPU resmi menetapkan pasangan Jokowi – JK menjadi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih pada Selasa (22/7/2014) sekitar jam 21.30 WIB
Suara yang diraih Jokowi – JK sebanyak 70.997.833 suara atau 53,15 persen dari suara sah secara nasional. Sedangkan kompetitor mereka, pasangan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa hanya meraih 62.576.444 suara atau 46,85 persen dari suara sah nasional. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!
-
Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan
-
Sasar 5 Provinsi, Program Lanskap Berkelanjutan Targetkan Konservasi Jutaan Hektare Kawasan