Suara.com - Usai habis masa cutinya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) langsung ikut dalam rapat paripurna bersama DPRD DKI Jakarta, Rabu (23/7/2014).
Dalam paripurna, dia menanggapi sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang disahkan DPRD DKI Jakarta dalam seharian.
Ada tujuh Raperda yang hari ini diketuk oleh DPRD DKI Jakarta menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Yaitu, soal Perda tentang organisasi perangkat daerah. Kemudian, soal perubahan atas Perda nomor 3/2012 tentang retribusi daerah. Lalu, Perda mengenai penyelenggaraan Reklame.
Selanjutnya, perubahan atas perda nomor 8/2010 tentang pajak kendaraan bermotor. Perubahan atas perda nomor 13/2010 tentang pajak hiburan. Kemudian, Perda tentang pusat pengkajian dan pengembangan islam Jakarta. Serta, sistem pengelolaan bus rapid transit.
"Dengan ditetapkannya ketujuh Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, eksekutif berharap, Dewan terus melakukan pengawasan dan mengawal pelaksanaannya di lapangan," kata Jokowi dalam paparannya.
Dalam Paripurna ini, Jokowi juga menanggapi adanya kritik tentang Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014, Raperda Perubahan Kedua atas Perda nomor 12/2014 tentang penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Jakarta Propertindo, serta, Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 2/2008 tentang Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya.
Menurutnya, semua saran yang disampaikan tiap-tiap fraksi memiliki peran penting dala rangka terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik.
"Untuk tanggapan yang bersifat teknis, eksekutif berharap kiranya dapat dibahas dan dikembangkan pada rapat kerja komisi bersama eksekutif," tutur Jokowi.
Tidak lupa, dalam Rapat Paripurna, Jokowi juga menyempatkan terimakasih dan memberikan apresiasi kepada Pimpinan, anggota DPRD DKI Jakarta, aparat keamanan, tokoh dan pemuka agama, tokoh masyarakat, yang tetap menjaga stablitas keamanan dan ketertiban di Jakarta.
"Sehingga pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli, dan pengumuman hasil penghitungan KPU terhadap pelaksanaan Pilpres berjalan aman, lancar dan damai," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam