Suara.com - Polemik tentang pelaksanaan musyawarah nasional (Munas) sebelum Oktober 2014 atau April 2015 bukanlah sesuatu yang luar biasa bagi Partai Golkar.
Hal itu dikatakan Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo melalui pernyataan tertulisnya yang diterima, Minggu (10/8/2014).
"Ibarat perusahaan, Partai Golkar adalah perusahaan Tbk atau perusahaan terbuka," katanya.
Menurut Bambang, Partai Golkar bukanlah 'partai keluarga' yang dipimpin oleh bapak-anak atau ibu-anak, sehingga tidak tabu jika adanya beda pendapat.
"Keliru, kalau ada yang menilai Partai Golkar bakal terbelah," katanya.
Anggota Komisi III DPR RI ini mengakui, saat ini memang turbulensi politik di tubuh partai Partai tengah naik. Namun, Bambang berkeyakinan dinamika di internal partai yang dipimpin Aburizal Balkrie tersebut akan mereda seusai pelantikan presiden dan pengumuman kabinet baru pada Oktober mendatang.
"Sah-sah saja jika ada yang mengatakan, kalau Munas tidak diselenggarakan pada September atau Oktober 2014, maka kepengurusan DPP Partai Golkar ilegal," katanya.
Namun sebaliknya, kata dia, tidak bisa disalahkan juga jika ada penilaian bahwa elite yang mendesak percepatan Munas sebelum Oktober 2014 yang memburu jabatan menteri.
Menurut Bambang, alasannya mudah ditebak, jika Munas diselenggarakan 2015 maka sudah ketinggalan kereta dan tidak ada gunanya, karena kabinet pemerintahan mendatang sudah diumumkan oleh presiden terpilih.
"Itulah dua wacana terkini yang berkembang di Golkar," katanya.
Bambang menegaskan, apapun yang terjadi, apakah Munas diselenggarakan pada Oktober 2014 atau sebelum penyusunan kabinet baru atau tahun 2015, sebaiknya para elite, tokoh, dan pimpinan Partai Golkar tetap 'eling' dan tidak menjadikan Munas Golkar sebagai alat menaikkan posisi tawar untuk memperoleh jabatan dalam pemerintahan mendatang. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
Terkini
-
"Kita Rampok Uang Negara!", Viral Ucapan Anggota DPRD Gorontalo, BK Duga Pelaku Mabuk Berat
-
Pupuk Indonesia Sediakan 11.384 Ton Pupuk Subsidi di Sultra, Sambut Musim Tanam
-
Viral Seruan Stop Tot Tot Wuk Wuk, Kakorlantas Polri Ngaku Larang Anak Buah Pakai Strobo: Berisik!
-
Kolaborasi Haji Robert dan Universitas Binawan Buka Pintu Dunia untuk Anak Yatim dan Yatim Piatu
-
Siapa Sosok di Balik Subhan Palal Penggugat Ijazah Gibran yang Minta Ganti Rugi Rp125 Triliun?
-
MBG Kembali Racuni Ratusan Anak, Prof Zubairi Djoerban: Alarm Keras Bagi Pemerintah untuk Evaluasi!
-
Menkeu Purbaya Curhat Pendapatannya Turun Jadi Menteri, Ternyata Segini Gajinya Dulu
-
'Bukan Cari Cuan', Ini Klaim Penggugat Ijazah Gibran yang Tuntut Kompensasi Rp125 Triliun ke Wapres
-
Belum Dibebaskan usai Ajukan Penangguhan, Polisi Ngotot Tahan Delpedro Marhaen dkk, Apa Dalihnya?
-
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Rp70 Juta Diprotes, Nantinya Bakal Diseragamkan se-Indonesia