Suara.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut sistem jaminan kesehatan Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia yang menjamin kesehatan lebih dari 126,4 juta penduduk hingga awal Agustus 2014.
"Kita berharap, dengan upaya yang gigih, pada tahun 2019 jaminan kesehatan akan mencakup seluruh penduduk di seluruh tanah air. Dengan sistem ini, peserta BPJS berhak mendapat pelayanan kesehatan dan pengobatan, apapun penyakit yang dideritanya. Ini merupakan kebijakan publik yang bukan saja inovatif, namun juga revolusioner," ungkap SBY dalam pidato kenegaraan jelang peringatan hari kemerdekaan RI ke-69 pada sidang bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung DPR/MPR/DPD RI Jakarta, Jumat (15/8/2014),
Menurut SBY, Program Jaminan Kesehatan Masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan terkait pemerataan akses dan kualitas terhadap layanan kesehatan, yang merupakan tantangan zaman bahkan di negara-negara maju sekalipun.
"Mereka yang mampu dapat berobat pada dokter yang terbaik, namun mereka yang miskin bila terkena penyakit mematikan, kanker, atau yang sejenis hanya bisa menyerah pada nasib. Karena itulah, setelah kita menjalankan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat sejak tahun 2005, tahun 2014 menjadi tonggak bersejarah bagi rakyat Indonesia dengan mulai beroperasinya BPJS Kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014," katanya.
Kendati demikian, SBY menyadari jika implementasi BPJS ke depan akan masih banyak mengalami tantangan, terutama tantangan sumber daya manusia, finansial dan logistik.
"Namun saya juga yakin, dengan kerja keras kita semua, kita akan dapat mengatasinya demi rakyat kita," ujarnya.
Sidang bersama yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie bersama Ketua DPD RI Irman Gusman tersebut dimulai pukul 09.00 WIB.
Turut mendampingi Presiden Yudhoyono antara lain Wakil Presiden Boediono, Ibu Negara Ani Yudhoyono, dan Ibu Herawati Boediono.
Hadir juga dalam sidang itu Presiden RI ketiga BJ Habibie, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Ketua DPR RI Akbar Tanjung, para pimpinan lembaga negara, para menteri anggota kabinet Indonesia Bersatu II dan sejumlah pejabat lainnya.
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
Terkini
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi