Suara.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut sistem jaminan kesehatan Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia yang menjamin kesehatan lebih dari 126,4 juta penduduk hingga awal Agustus 2014.
"Kita berharap, dengan upaya yang gigih, pada tahun 2019 jaminan kesehatan akan mencakup seluruh penduduk di seluruh tanah air. Dengan sistem ini, peserta BPJS berhak mendapat pelayanan kesehatan dan pengobatan, apapun penyakit yang dideritanya. Ini merupakan kebijakan publik yang bukan saja inovatif, namun juga revolusioner," ungkap SBY dalam pidato kenegaraan jelang peringatan hari kemerdekaan RI ke-69 pada sidang bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung DPR/MPR/DPD RI Jakarta, Jumat (15/8/2014),
Menurut SBY, Program Jaminan Kesehatan Masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan terkait pemerataan akses dan kualitas terhadap layanan kesehatan, yang merupakan tantangan zaman bahkan di negara-negara maju sekalipun.
"Mereka yang mampu dapat berobat pada dokter yang terbaik, namun mereka yang miskin bila terkena penyakit mematikan, kanker, atau yang sejenis hanya bisa menyerah pada nasib. Karena itulah, setelah kita menjalankan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat sejak tahun 2005, tahun 2014 menjadi tonggak bersejarah bagi rakyat Indonesia dengan mulai beroperasinya BPJS Kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014," katanya.
Kendati demikian, SBY menyadari jika implementasi BPJS ke depan akan masih banyak mengalami tantangan, terutama tantangan sumber daya manusia, finansial dan logistik.
"Namun saya juga yakin, dengan kerja keras kita semua, kita akan dapat mengatasinya demi rakyat kita," ujarnya.
Sidang bersama yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie bersama Ketua DPD RI Irman Gusman tersebut dimulai pukul 09.00 WIB.
Turut mendampingi Presiden Yudhoyono antara lain Wakil Presiden Boediono, Ibu Negara Ani Yudhoyono, dan Ibu Herawati Boediono.
Hadir juga dalam sidang itu Presiden RI ketiga BJ Habibie, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Ketua DPR RI Akbar Tanjung, para pimpinan lembaga negara, para menteri anggota kabinet Indonesia Bersatu II dan sejumlah pejabat lainnya.
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Pengamat Sorot Titah Prabowo ke TNI, Polri dan BIN Sebelum ke Eropa: Sinyal Tegas Jaga Stabilitas
-
Jakarta Masih Rawan 'Rayap Besi', Pramono Anung: Pelan-Pelan Kami Benahi dan Tindak Tegas!
-
Kenapa Amerika Serikat Pakai Nama Menteri Perang, Bukan Menteri Pertahanan?
-
Benarkah Langit RI akan Dibuka untuk Pesawat Tempur AS? Kemhan Tegaskan Perjanjian Belum Final
-
Kontroversi Pete Hegseth, Pembawa Acara TV yang Jadi 'Dewa Perang' AS
-
Gus Ipul Tegaskan Sekolah Rakyat Tak Ada Pendaftaran: Anak Lulus, Orang Tua Harus Lepas Bansos!
-
Indra Iskandar Menang Praperadilan, Hakim Perintahkan KPK Hentikan Penyidikan
-
Perang di Mata Rakyat Israel: Terlalu Berat Bagi Saya Pikirkan Masa Depan
-
Tujuh Hari Jelang Keberangkatan, DPR Desak Kepastian Biaya Tambahan Haji
-
Dugaan Pelecehan Seksual di FH UI, BEM Dorong Sanksi Berat hingga DO