Suara.com - Tim capres terpilih Joko Widodo (Jokowi) saat ini sedang melakukan negosiasi dengan parpol pendukung, khususnya PKB, yang masih ‘ngotot’ meminta calon menteri tetap diperbolehkan aktif di struktur partai.
Juru Bicara tim Jokowi, Eva Kusuma Sundari, yang dihubungi suara.com, Senin (18/8/2014), mengatakan negosisasi dilakukan agar PKB bisa menerima syarat dari Jokowi soal calon menteri.
“Sedang berdiskusi di level internal, kan tidak harus Jokowi dengan cak Imin (Muhaimin Iskandar) langsung,” ungkap Eva melalui telepon.
Jokowi, menurut Eva, meminta agar PKB bisa mengubah pendapatnya.
“Semuanya memang prerogatif presiden. Pak Jokowi meminta ada revolusi mental (dari PKB),” tambahnya lagi.
PKB yang berkeras agar calon menteri tetap diperbolehkan menjabat di struktur partai. Sementara Jokowi sebaliknya menginginkan, tak satupun menterinya aktif di partai.
Namun demikian Jokowi masih lentur dan membolehkan calon menterinya adalah kader partai pendukung.
PKB sendiri beralasan calon menteri dari struktur partai tetap dibutuhkan. Bahkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyerukan menteri dari partai tetap harus profesional.
PKB akan membahas persoalan ini dalam Mukamatarnya yang akan digelar September 2014 bulan depan, sebelum nama calon menteri diumumkan Jokowi setelah dilantik pada 20 Oktober.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!
-
Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan
-
Sasar 5 Provinsi, Program Lanskap Berkelanjutan Targetkan Konservasi Jutaan Hektare Kawasan
-
Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap 'Main-main'?