Suara.com - Setiap kali ada presiden dan wakil presiden baru selalu diiringi dengan perombakan kabinet serta pergantian pucuk pimpinan TNI/Polri. Khususnya pimpinan Polri, menjelang pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2014, saat ini mulai muncul sejumlah nama calon Kapolri.
Siapa calon kuat itu? Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane, menyebutkan tiga nama. Mereka adalah Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Kepala Divisi Propam Mabes Polri Inspektur Jenderal Syafruddin, dan Kabareskrim Mabes Polri Komisaris Jenderal Suhardi Alius.
Menurut Neta, Budi Gunawan masuk kandidat kuat menjadi Kapolri karena ia sudah senior dan sudah memiliki bintang tiga. Selain itu, kata Neta, Budi juga dekat dengan lingkaran PDI Perjuangan dan Megawati Soekarnoputri.
"Budi pernah menjadi ajudan Megawati," kata Neta kepada suara.com.
Sedangkan Syafruddin masuk daftar kandidat versi IPW karena ia memiliki kedekatan dengan Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla, bahkan dulu pernah menjadi ajudan JK. Selain itu, Syafruddin juga dekat dengan lingkaran PDI Perjuangan.
Sementara Suhardi Alius, meski kansnya tidak sekuat Budi dan Syafruddin, ia punya potensi besar. Suhardi, kata Neta, pernah memiliki bintang tiga dari angkatan muda. Selama ini, ia dikenal memiliki integritas dan tidak pernah memiliki masalah dengan kinerjanya
Bagaimana dengan Inspektur Jenderal Dwi Priyatno? Neta membenarkan isu Dwi tengah disiapkan menjadi Kapolri. Dari Kapolda Jawa Tengah, kemudian ditark ke Jakarta untuk menjadi Kapolda Metro Jaya, lalu lima bulan kemudian, tepatnya hari ini, Dwi dilantik Kapolri Jenderal Sutarman menjadi Inspektur Pengawasan Umum Polri.
"Iya, ada isu seperti itu. Tapi kami tidak melihat ia memiliki kekuatan untuk ke jalur itu (Kapolri)," kata Neta.
Neta malah memprediksi karier Dwi akan mentok sampai di Irwasum Polri.
Neta mengatakan untuk menjadi Kapolri biasanya harus memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan. Sedangkan Dwi, kata Neta, hanya memiliki kedekatan dengan Kapolri Jenderal Sutarman yang sebentar lagi (kabinet baru) akan diganti.
Neta memprediksi pergantian Kapolri menjadi prioritas pemerintahan Jokowi-JK, antara lain dipicu oleh penyelesaian kasus Tabloid Obor Rakyat yang cenderung macet.
"Kasus itu cenderung tidak ditangani secara profesional. Ada info dari kita, kubu Jokowi itu marah besar ke elite Polri," katanya. "Prioritas pertama begitu Jokowi dilantik, itu diperkirakan ada pergantian besar-besaran di internal polisi."
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
Terkini
-
PDIP Ambil Posisi Penyeimbang, Pengamat Ingatkan Risiko Hanya Jadi Pengkritik
-
Gaji ASN Gorontalo Macet di Awal 2026, Ini Fakta-faktanya
-
Viral Ratusan Ton Bantuan Korban Banjir Bireuen Ternyata Menumpuk Rapi di Gudang BPBD!
-
Wajahnya Terekam Jelas! Begal Payudara Sasar Pelajar SMP di Jakbar, Korban Sampai Trauma
-
Dewas KPK Nyatakan Istri Tersangka Kasus K3 Bersalah, Dihukum Minta Maaf Secara Terbuka
-
Waspada! Ini 9 Daerah Rawan dan Langganan Banjir di Jakarta
-
Update Banjir Jakarta: 11 RT Masih Terendam, Ketinggian Air di Bawah 50 Cm
-
Pilkada Langsung vs Lewat DPRD: PKS Masih Kaji, Ajak Semua Pihak Bahas dengan Kepala Dingin
-
Belum Masuk Prolegnas, Komisi II DPR Sebut Wacana Pilkada Lewat DPRD Belum Dibahas
-
KUHP dan KUHAP Mulai Berlaku, Puan Maharani: Momen Bersejarah untuk Indonesia