Suara.com - Setiap kali ada presiden dan wakil presiden baru selalu diiringi dengan perombakan kabinet serta pergantian pucuk pimpinan TNI/Polri. Khususnya pimpinan Polri, menjelang pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2014, saat ini mulai muncul sejumlah nama calon Kapolri.
Siapa calon kuat itu? Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane, menyebutkan tiga nama. Mereka adalah Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Kepala Divisi Propam Mabes Polri Inspektur Jenderal Syafruddin, dan Kabareskrim Mabes Polri Komisaris Jenderal Suhardi Alius.
Menurut Neta, Budi Gunawan masuk kandidat kuat menjadi Kapolri karena ia sudah senior dan sudah memiliki bintang tiga. Selain itu, kata Neta, Budi juga dekat dengan lingkaran PDI Perjuangan dan Megawati Soekarnoputri.
"Budi pernah menjadi ajudan Megawati," kata Neta kepada suara.com.
Sedangkan Syafruddin masuk daftar kandidat versi IPW karena ia memiliki kedekatan dengan Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla, bahkan dulu pernah menjadi ajudan JK. Selain itu, Syafruddin juga dekat dengan lingkaran PDI Perjuangan.
Sementara Suhardi Alius, meski kansnya tidak sekuat Budi dan Syafruddin, ia punya potensi besar. Suhardi, kata Neta, pernah memiliki bintang tiga dari angkatan muda. Selama ini, ia dikenal memiliki integritas dan tidak pernah memiliki masalah dengan kinerjanya
Bagaimana dengan Inspektur Jenderal Dwi Priyatno? Neta membenarkan isu Dwi tengah disiapkan menjadi Kapolri. Dari Kapolda Jawa Tengah, kemudian ditark ke Jakarta untuk menjadi Kapolda Metro Jaya, lalu lima bulan kemudian, tepatnya hari ini, Dwi dilantik Kapolri Jenderal Sutarman menjadi Inspektur Pengawasan Umum Polri.
"Iya, ada isu seperti itu. Tapi kami tidak melihat ia memiliki kekuatan untuk ke jalur itu (Kapolri)," kata Neta.
Neta malah memprediksi karier Dwi akan mentok sampai di Irwasum Polri.
Neta mengatakan untuk menjadi Kapolri biasanya harus memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan. Sedangkan Dwi, kata Neta, hanya memiliki kedekatan dengan Kapolri Jenderal Sutarman yang sebentar lagi (kabinet baru) akan diganti.
Neta memprediksi pergantian Kapolri menjadi prioritas pemerintahan Jokowi-JK, antara lain dipicu oleh penyelesaian kasus Tabloid Obor Rakyat yang cenderung macet.
"Kasus itu cenderung tidak ditangani secara profesional. Ada info dari kita, kubu Jokowi itu marah besar ke elite Polri," katanya. "Prioritas pertama begitu Jokowi dilantik, itu diperkirakan ada pergantian besar-besaran di internal polisi."
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional