Suara.com - Sekretaris Kabinet Dipo Alam membantah pemberitaan yang menyebutkan bahwa dirinya telah mememerintahkan para menteri untuk menolak kedatangan tim transisi bentukan Joko Widodo - Jusuf Kalla.
Dipo Alam mengatakan media telah memainkan judul yang sama sekali berbeda dengan wawancaranya.
"Memang ada satu media yang menginterview saya dengan mengatakan judulnya Dipo Alam Perintahkan Tolak Kedatangan Tim Transisi. Itu tidak benar. Di dalam surat edaran saya tidak ada kata menolak," kata Dipo Alam, seperti dilansir dari laman Setkab.go.id, Sabtu (6/9/2014).
Surat Edaran Seskab tanggal 1 September 2014 berbunyi:
Menindaklanjuti hasil pertemuan antara Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Terpilih Periode 2014 - 2019 Bapak Joko Widodo pada tanggal 27 Agustus 2014 di Bali, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Permohonan koordinasi dan komunikasi dari Tim Transisi kepada Menteri dan Pimpinan Lembaga anggota Kabinet Indonesia Bersatu IIagar dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri Koordinator (Menko) dan Menteri Sekretaris Negara.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, permohonan koordinasi dan komunikasi transisi kebijakan di bidang ekonomi agar dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menko Bidang Perekonomian, sedangkan transisi kebijakan di bidang politik , hukum, pertahanan dan keamanan serta Hak Asasi Manusia (HAM) agar dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menko Bidang Politik, Hukum dan HAM.
3. Permohonan transisi kebijakan bidang lainnya, termasuk kesejahteraan rakyat agar dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri Sekretaris Negara.
Menurut Dipo Alam, beberapa menteri telah menerima laporan dari direksi BUMN, bahwa ada pihak-pihak yang mengatas-namakan tim transisi.
Dipo Alam kemudian menjelaskan latar belakang terbitnya surat edaran itu.
“Mereka kan belum kenal anggota-anggota tim transisi ini siapa orangnya. Mereka terkaget-kaget dilayani apa nggak. Jadi dikoordinasikan dulu, bukan saya menolak. Sekali lagi sesuai surat edaran saya, tidak ada kata menolak," kata Dipo Alam.
Berita Terkait
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- 31 Kode Redeem FF Max Terbaru Aktif 10 Maret 2026: Sikat Diamond, THR, dan SG Gurun
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- Promo Alfamart dan Indomaret Persiapan Hampers Lebaran 2026, Biskuit Kaleng Legendaris Jadi Murah
Pilihan
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
-
Detik-Detik Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
-
Indonesia Beli Rudal Supersonik Brahmos Rp 5,9 Triliun! Terancam Sanksi Donald Trump
-
Kronologi Lengkap Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast Militerisme
-
Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
Terkini
-
BrahMos vs Fattah 1: Timur Tengah Membara, Indonesia Ikut Beli Rudal yang Ditakuti Barat
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
-
Ahmad Sahroni Kecam Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS: Teror Terhadap Demokrasi
-
Data Dukcapil: Penduduk Indonesia Terbanyak Berasal dari Shio Tikus
-
Rismon Sianipar Tantang Roy Suryo Bedah Ijazah Jokowi, Temukan Bukti Forensik Stempel dan Emboss
-
Kejari Jakbar Setor Rp530 Miliar Hasil Rampasan Kasus Judi Online ke Kas Negara
-
Indonesia Beli Rudal BrahMos, Barat Ketar-ketir! Bisa Tenggelamkan Kapal Induk dalam Hitungan Detik
-
Wamen HAM Soroti Penyiraman Air Keras ke Aktivis Andrie Yunus, Minta Polisi Usut Tuntas dan Terbuka
-
4 Fakta Menarik Rudal BrahMos PJ-10 yang Baru Dibeli Indonesia: Setara Tomahawk Milik AS
-
Daftar Negara Timur Tengah Dihujani Rudal Neraka Iran