Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menyiapkan 30 rute jalur sepeda yang tersebar di sejumlah wilayah. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah merealisasikan jalur sepeda di Kanal Banjir Timur (KBT) pada 2012.
"Nantinya ada tiga puluh rute yang disiapkan, termasuk yang sudah ada di Banjir Kanal Timur. Masyarakat harus merasa aman ketika bersepeda karena selama ini tidak ada jalur tersendiri untuk sepeda," kata Staf Program Anggaran Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta Herlina di Jakarta, Jumat (12/9/2014).
Sebanyak tiga puluh jalur sepeda nantinya tersebar di beberapa jalan besar Jakarta di antaranya di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan Salemba Raya, Jalan Pasar Jumat, Jalan Pemuda, hingga Ancol dan Jalan Benyamin Sueb.
Jalur sepeda tersebut akan dibuat di lajur cepat jalan sebelah kanan. Jika jalan tersebut dilintasi bus Transjakarta, jalur sepeda berada di sebelah kiri.
Rambu khusus jalur sepeda juga akan dipasang di sepanjang rute agar masyarakat merasa aman dan nyaman ketika bersepeda dan tidak khawatir bersenggolan dengan kendaraan bermotor.
Kendati demikian, Herlina menambahkan, masih banyak yang harus dibenahi. Pembenahan harus dilakukan mulai dari pembatas untuk lintasan sampai pada upaya menggugah kesadaran masyarakat agar pengendara motor dan mobil tidak melintas di jalur sepeda.
Menurut Herlina, penyandaran juga perlu dibangun di dekat halte bus karena banyak masyarakat yang mengeluh jarak antara penyandaran dan halte terlalu jauh.
Rencana pembuatan jalur sepeda ini bertujuan membangun minat masyarakat untuk bersepeda, tidak hanya di pagi hari ketika bekerja (bike to work), tetapi juga di lain waktu.
Menurut data Pemprov DKI, kualitas udara meningkat setelah car free day rutin dilaksanakan. Dengan slogan "Sehat dan Ramah Lingkungan", Pemprov DKI berharap polusi udara dari kendaraan dapat ditekan melalui minat bersepeda pada masyarakat. (Antara)
Berita Terkait
-
Bye-bye Tiang Monorel! Rasuna Said Bakal Punya Trotoar Estetis dan Jalur Sepeda Modern
-
Viral Pesepeda Nekat Hadang Barisan Pemotor di Jalur Sepeda Sudirman, Sikap Petugas Bikin Salfok!
-
Tragedi Kecelakaan Pesepeda Lulu Junayah, Alarm Keras untuk Keselamatan di Jalur Sepeda Jakarta
-
Duka Gubernur Pramono Atas Meninggalnya Pesepeda di Depan Kedubes Jepang: Tak Boleh Terulang Lagi
-
Pramono-Rano akan Bangun Jalur Sepeda, PDIP Usul Jalan Layang Pakai Tiang Mangkrak Monorail
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Boni Hargens: Tak Perlu Buat UU Baru, Kompolnas Telah Diperkuat UU Polri Hasil Revisi
-
Kesal Tak Diberi Uang, Pria di Pati Diduga Bakar Rumah Orang Tuanya Sendiri
-
Sopir Truk Penabrak Tokoh Pramuka Herman Resmi Jadi Tersangka, Ini Pengakuannya
-
Disemprot Doktor Ekonomi, Kritik Rieke 'Oneng' Soal Anggaran KemenHAM Dinilai Asal Bunyi
-
Hanya Kirim PDF Tanpa Balasan, Polres Jakpus Jelaskan Soal Aksi BEM UI Tak Ajukan Izin Resmi
-
3 Fakta Dugaan Korupsi MBG: Kejagung Geledah Enam Lokasi, DPR Minta Program Dihentikan
-
Jangan Adu Rakyat vs Rakyat, TB Hasanuddin Tegaskan Komcad Tak Boleh Hadapi Demo Mahasiswa
-
Nasib 21 Ribu Motor Listrik Era Dadan, Jadi Besi Tua atau Dipaksa Jalan Demi MBG?
-
Divonis 13 Tahun Penjara, Sejumlah Pakar Duga Ada Kejanggalan di Putusan Hukum Arief Pramuhanto
-
Partai Gelora Desak Penghapusan Threshold, Klaim DPR Buka Ruang Diskusi