Suara.com - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menceritakan soal tumpang tindihnya aturan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, khususnya soal kewenangan mengurus infrastruktur jalan. Karenanya, dia akan membenahi aturan tersebut setelah dilantik nanti.
"Aturan-aturan yang seperti itu yang mau saya pangkas atau paling tidak disederhanakanlah. Saya ingin semua peraturan tidak tumpang tindih agar penyelesaiannya cepat," ujar Jokowi dalam kuliah umum di auditorium LIPI, Jakarta, Selasa (16/9/2014).
Awalnya, Jokowi bercerita saat dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo dulu soal adanya lubang di jalan. Lubang tersebut malah sering memakan korban jiw.
"Ada lubang di jalan gede banget, tapi ndak bisa diperbaiki. Kepala Dinas Pekerjaan Umum saya sampai pusing itu ndak bisa perbaiki itu," ujar Jokowi.
Jokowi menambahkan, saat hendak membenahi jalan itu, dia malah mendapatkan larangan. Alasannya, jalan yang ingin dibenahi itu bukan kewenangan Jokowi. Pelarangan itu, dilakukan guna menghindari terjadinya duplikasi anggaran.
"Hanya karena itu coba bayangkan. Betapa hal yang harusnya dibuat sederhana malah jadi ribet. Jalan rusak begitu yang dicaci maki kan saya," ujar Jokowi.
Pengalaman menjadi pemimpin daerah itu, lanjut Jokowi, akan dijadikan pertimbangan mengambil kebijakan saat resmi dilantik jadi presiden periode 2014-2019 mendatang.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sambut Praja IPDN, Wamendagri Bima Arya Tekankan Fokus Pemulihan Permukiman Warga Aceh Tamiang
-
Sambut HUT PDIP ke-53, Atribut Soekarno Run 2026 Resmi Diluncurkan di GBK
-
Pramono Targetkan Inflasi Jakarta 2026 Jinakkan Angka Nasional
-
Polda Metro Bongkar Jaringan Perdagangan Anak di Jakarta Barat! Empat Balita Berhasil Diselamatkan
-
Timnas Futsal Melaju ke Final Piala Asia 2026, Bahlil Lahadalia: Ah Paten Itu!
-
Benarkah Beras dan Rokok Penentu Garis Kemiskinan Warga Jakarta?
-
Tak Mau Ingkari Putusan Munas Golkar, Bahlil Tegaskan Bakal Dukung Prabowo-Gibran hingga Selesai
-
Waketum PAN Ingin Prabowo Dipasangkan Dengan Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Doa Saja
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Dari Dua Kali Jadi Sekali? MBG Lansia Berpotensi Ikut Skema Rp10 Ribu per Porsi