Suara.com - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mendukung sistem pemungutan suara dalam pemilihan umum menjadi elektronik. Sebab, menurutnya semua hal yang diakomodir ke dalam sistem elektronik sangat baik.
"Ya kalau memungkinkan, itu memang bagus," kata Jokowi, di Balai Kota, Jakarta, Jumat (19/9/2014).
Dia berharap, sosialisasi tentang teknologi ini digencarkan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mulai mensosialisasikan sistem itu pada pemilihan-pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan sebelum Pemilu 2019 agar masyarakat tidak geger teknologi.
"Kan harus dibangun juga. Apakah masyarakat bisa percaya dengan sistem itu?" ujarnya lagi.
Untuk diketahui, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memperkenalkan sistem tersebut pada pameran dan seminar 'Indonesia Menjawab Tantangan Masa Depan' yang diselenggarakan oleh salah satu perkumpulan relawan Jokowi-JK di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 6 September 2014 yang lalu.
BPPT baru mengujicobakan sistem ini dalam beberapa Pemilihan Kepala Desa saja. Sistem ini dipercaya bisa mempercepat proses pemungutan suara di dalam bilik suara, sambil tetap mempertahankan asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia, serta Jujur dan Adil (LUBER) dalam Pemilu.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
Terkini
-
Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
-
Usai Bertemu Wapres Gibran, Pengurus BEM UBK Akui Terima Uang: Baru Cair 20 Persen!
-
Kronologi BEM FH UBK Diinterogasi, Diduga Terima Uang Usai Bertemu Wapres Gibran
-
Tragis di Negeri Rantau, PMI Asal Aceh dan Bayinya Tewas Diduga Dibunuh di Malaysia
-
Iran vs Barat: Skema Asuransi Selat Hormuz Bisa Lumpuhkan Perdagangan Dunia
-
Profil Andy Burnham Calon PM Inggris: Penganut Manchesterism yang Diteriaki Bukan Messiah
-
Tangis Tertahan Keir Starmer: Mundur sebagai PM Inggris, Tekanan Partai Jadi Pemicu
-
Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap