Suara.com - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menerangkan, Partai Demokrat kini sudah memiliki kesamaan soal revisi rancangan undang-undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung.
Menurut Jokowi, dengan begitu terbuka peluang untuk Partai Demokrat bergabung dalam pemerintahannya nanti.
"Dalam proses," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Kamis (18/9/2014).
Namun, Jokowi mengakui belum ada pembicaraan yang serius mengenai hal itu.
"Belum (komunikasi)," kata Jokowi.
Jokowi mengaku tidak tahu mengapa Partai Demokrat memberikan dukungan untuk pelaksanaan Pilkada secara langsung. Padahal, Partai Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Koalisi Merah Putih pun menggodok supaya Pilkada dipilih oleh DPRD.
"Ndak tahu. Kok tanya saya," kata Jokowi.
Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan, Partai berlambang bintang Mercy ini mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung. Pilkada langsung dianggap wujud penghormatan atas nilai-nilai demokrasi yang telah berjalan.
"Partai Demokrat berpendapat bahwa proses demokrasi yang sudah dilakukan sepuluh tahun patut untuk kita perlihara dan lanjutkan," kata Syarief di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2014).
Meski demikian, Demokrat memberikan sejumlah catatan dan syarat terkait mekanisme pilkada langsung.
Syarief menuturkan, inti syarat tersebut, yakni perlu ada perbaikan atas setiap ekses negatif yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada langsung selama ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam