Suara.com - Pelaksana tugas (plt) Ketua Umum DPP PPP Emron Pangkapi menegaskan PPP tetap akan mendukung Pilkada lewat DPRD meskipun Partai Demokrat sudah mengambil langkah untuk berbalik mendukung Pilkada langsung.
Kehadirannya dan Wakil Sekretaris Jenderal PPP Isa Muchsin di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga tidak menjadi sinyal untuk mengubah keputusan tersebut.
"PPP berpandangan Pilkada langsung lebih banyak mudharatnya ke rakyat. Setiap partai politik yang independen mengambil keputusan, kalau Partai Demokrat mengambil keputusan itu, PPP juga pandangan," kata Emron di Marina Convention Center, Semarang, Jumat (19/9/2014).
Emron mengklaim bahwa PPP adalah partai yang mengusung program pemilihan presidensial langsung yang diperjuangkan sejak zaman orde baru bahkan dalam muktamarnya, PPP mendorong pilkada langsung untuk pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati.
Namun setelah PPP mengevaluasi pelaksanaan Pilkada langsung, kata Emron, ternyata PPP mendapati Pilkada langsung lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya.
"Setelah dievaluasi, Pilkada langsung ternyata lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya kalau dihitung dari kepentingan rakyat di tingkat akar rumput. Terutama sering terjadi konflik horizontal," jelas Emron.
"Parameternya juga, hampir 90 persen penetapan bupati dan wali bupati bukan karena pemilu langsungnya tapi dari keputusan Mahkamah Konstitusi, jadi MK yang memutuskan," tambahnya.
Menurut Emron, Pilkada langsung menyebabkan terjadinya konflik horizontal. Selain itu, ia menilai pelayanan terhadap publik juga tidak maksimal karena hubungan bupati dan wakil bupati kerap tidak kompak.
"Masyarakat menjadi terpecah-pecah, pelayanan publik tidak maksimal karena bupati dan wakil bupati tidak kompak kemudian ekornya adalah angka keterlibatan pejabat di daerah korupsi mencapai angka yang spektakuler 260 tipikor," ujar Emron. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO