Suara.com - Majelis Ulama Indonesia mengingatkan kembali masyarakat bila pernah mengeluarkan fatwa mengenai dukungan terhadap pelaksanaan Pilkada tak langsung atau dikembalikan kepada legislatif.
"Kita mengingatkan kembali, MUI sempat berijtima tahun 2012 dan mendukung proses Pilkada dikembalikan ke DPRD, sebab kalau pemilihan langsung banyak terjadi politik uang," kata Sekretaris MUI, Wellya Safitri di hadapan perwakilan 40 ormas Islam di Kantor MUI Jakarta, Kamis (18/9/2014).
Wellya mengatakan, pada pelaksanaan Pilkada langsung banyak pemimpin yang terpilih tidak sesuai dengan bidangnya, karena sistem yang dianut adalah suara terbanyak.
Dia mengatakan, Pilkada tak langsung tidak akan mengurangi kedaulatan rakyat, karena DPR juga mewaliki keberadaan rakyat.
"Kita hanya mengingatkan, sebab masih ada masyarakat yang menanyakan sikap MUI terkait Pilkada, padahal sudah ada pada Ijtima 2012," katanya.
Sementara itu, DPR saat ini masih melakukan pembahasan RUU Pilkada yang didalamnya akan diatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat atau dikembalikan kepada DPRD.
Dalam perkembangannya, pembahasan terkait RUU Pilkada antara Kemendagri dan DPR RI berhenti sejenak sebelum nanti dilanjutkan dalam pembahasan di DPR pada 21-23 September mendatang.
Rencananya, DPR akan menggelar sidang paripurna untuk memutuskan dan mengesahkan RUU Pilkada tersebut pada 25 September.
Sebelumnya, terkait dengan munculnya polemik itu Kemendagri juga telah menyiapkan dua draf rancangan undang-undang dengan berbagai perbaikan peraturan dan mekanisme untuk pilkada langsung maupun tidak langsung.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan sistem pemilihan secara langsung atau melalui perwakilan DPRD bukanlah sebuah tujuan pilkada, melainkan cara untuk mendapatkan pemimpin daerah berkualitas.
"Pilkada langsung atau tidak, itu adalah cara, bukan tujuan. Tujuan dari (pilkada) ini mendapatkan pemimpin yang baik dan berkualitas untuk kesejahteraan daerah," kata Gamawan beberapa waktu lalu. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO