Suara.com - Majelis Ulama Indonesia mengingatkan kembali masyarakat bila pernah mengeluarkan fatwa mengenai dukungan terhadap pelaksanaan Pilkada tak langsung atau dikembalikan kepada legislatif.
"Kita mengingatkan kembali, MUI sempat berijtima tahun 2012 dan mendukung proses Pilkada dikembalikan ke DPRD, sebab kalau pemilihan langsung banyak terjadi politik uang," kata Sekretaris MUI, Wellya Safitri di hadapan perwakilan 40 ormas Islam di Kantor MUI Jakarta, Kamis (18/9/2014).
Wellya mengatakan, pada pelaksanaan Pilkada langsung banyak pemimpin yang terpilih tidak sesuai dengan bidangnya, karena sistem yang dianut adalah suara terbanyak.
Dia mengatakan, Pilkada tak langsung tidak akan mengurangi kedaulatan rakyat, karena DPR juga mewaliki keberadaan rakyat.
"Kita hanya mengingatkan, sebab masih ada masyarakat yang menanyakan sikap MUI terkait Pilkada, padahal sudah ada pada Ijtima 2012," katanya.
Sementara itu, DPR saat ini masih melakukan pembahasan RUU Pilkada yang didalamnya akan diatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat atau dikembalikan kepada DPRD.
Dalam perkembangannya, pembahasan terkait RUU Pilkada antara Kemendagri dan DPR RI berhenti sejenak sebelum nanti dilanjutkan dalam pembahasan di DPR pada 21-23 September mendatang.
Rencananya, DPR akan menggelar sidang paripurna untuk memutuskan dan mengesahkan RUU Pilkada tersebut pada 25 September.
Sebelumnya, terkait dengan munculnya polemik itu Kemendagri juga telah menyiapkan dua draf rancangan undang-undang dengan berbagai perbaikan peraturan dan mekanisme untuk pilkada langsung maupun tidak langsung.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan sistem pemilihan secara langsung atau melalui perwakilan DPRD bukanlah sebuah tujuan pilkada, melainkan cara untuk mendapatkan pemimpin daerah berkualitas.
"Pilkada langsung atau tidak, itu adalah cara, bukan tujuan. Tujuan dari (pilkada) ini mendapatkan pemimpin yang baik dan berkualitas untuk kesejahteraan daerah," kata Gamawan beberapa waktu lalu. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!