Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah, bupati dan wali kota apabila pemilihannya kembali dilakukan secara langsung.
Hal ini disampaikan oleh komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay usai acara diskusi bertemakan 'Pilkada dan Menjaga Demokrasi Indonesia' di Jalan Patimura No 9, Kebayoran Baru, Jakarta, Minggu (21/9/2014).
"Kita harus mempersiapkan lima bulan sebelum hari pemungutan suaranya. Jadi di awal tahun sudah ada, jadi bulan Oktober ini tanggapan itu harus sudah dimulai, ngurus anggaran, ngurus daftar pemilih, jadi cukup banyak, oleh karena itu segeralah diselesaikan dengan kualitas yang baik," ucap Hadar.
Bahkan, Hadar mengaku pihaknya telah melakukan rapat koordinasi di seluruh daerah untuk menyiapkan pilkada tahun 2015, namun jika sistemnya sama dengan sebelumnya.
"Sebetulnya kami siap. Kami kemarin sudah kumpul dan sudah dibicarakan dengan peraturan yang ada sekarang. Dan kalu ini berubah, itu tentu kita harus kita benahi lagi," ujarnya.
"Kalau toh ada perubahan peraturan sistemnya tidak sama, mohonlah itu selesai, sehingga kami tidak melakukan bolak balik persiapan," Hadar menambahkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!