Suara.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengharapkan kisruh RUU Pilkada yang kini tengah ramai dapat segera selesai, dan menemukan titik temu yang baik untuk masyarakat.
"Kalau kami sebagai penyelenggara berharap Undang-Undang ini bisa kelar, tentu dengan kualitas yang baik," kata Hadar di Jalan Patimura No 9, Kebayoran Baru, Jakarta, Minggu (21/9/2014).
Menurut Hadar salah satu kualitas yang baik selama ini adalah untuk memberikan partisipasi rakyat untuk memilih dan menentukan siapa yang pantas menjadi pemimpin, dan bukan hanya dipilih oleh beberapa orang di DPRD.
"Kualitas yang harus kita lakukan khususnya memberikan kedaulatan kepada rakyat, untuk memilih langsung ya, itu yang harus dipertahankan, " ujarnya.
Hadar juga menerangkan, terkait alasan salah satu partai yang setuju pilkada dikembalikan ke DPRD karena dianggap biayanya mahal, bukan semata-mata langsung merubah sistem melainkan memperbaiki sistem.
"Misalnya dikatakan biaya terlalu tinggi, ya mari kita cari mana yg bisa membuat itu lebih murah. Misalnya kita cari prosesnya yang begitu dan sederhana. Kalau kampanye itu modelnya dibuat lebih terbatas, jangan biarkan kampenye itu bisa bikin iklan seenaknya, bisa bikin sepanduk-sepanduk baliho seenaknya itu kita sederhanakan," ujarnya.
Sedangkan didalam proses penyelenggara, Hadar memberikan contoh agar petugas penyelenggaranya jangan terlalu banyak karena menurutnya pemilihan kepala daerah tidak serumit dengan pemilihan legislatif.
"Karena pilkada itu sebetulnya tidak serumit pemilihan anggota legislatif, jadi kalau petugas legislatifnya tujuh mari kita buat lima saja," kata Hadar.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT