Suara.com - Partai anggota kubu Koalisi Merah Putih (KMP) sudah mengantungi cara untuk menghindari kekalahan dalam pengesahan RUU Pilkada pada 25 September 2014, dari partai kubu pendukung Pilkada langsung.
Politisi Partai Keadilan Sejahterah (PKS), Nasir Djamil mengungkapkan, barisan KMP siap mengarahkan cara lain jika musyawarah tidak tercapai untuk menggolkan Pilkada lewat DPRD.
Cara yang diambil yakni dengan pemungutan suara alias voting yang dianggap masih sesuai mekanisme.
Menurut Nasir, opsi voting mulai dipikirkan setelah sikap Fraksi Demokrat dipastikan membelot, sesuai arahan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akhirnya lebih setuju Pilkada langsung.
“Saya percaya bahwa pilihan ini akan tetap eksis, karena itu ada mekanisme melalui voting,” kata Nasir saat dihubungi Suara.com melalui sambungan telepon, Senin (22/9/2014).
Cara voting diarahkan salah satunya untuk mengajak atau memungkinkan penambahan suara dari anggota Fraksi Demokrat yang sejalan dengan opsi Pilkada lewat DPRD ketimbang Pilkada langsung.
“Itu mekanisme terakhir kalau musyawarah tidak diambil. Teman-teman KMP kan lebih banyak 353 (anggota DPR),” sebut Nasir lagi.
Cara lain yang bakal diambil jika memang akhirnya kalah dalam pemungutan suara yakni memberikan catatan sikap fraksi dalam pengesahan RUU Pilkada.
“Biar masyarakat tahu ada sikap lain dari fraksi di DPR,” lanjutnya.
Peta dukungan RUU Pilkada, khususnya soal penghapusan Pilkada langsung, berubah sejak SBY beralih dari awalnya menolak, alias mendukung Pilkada lewat DPRD, kini malah setuju Pilkada langsung.
Jika awalnya kubu KMP semestinya punya 353 suara, kini berkurang 148 suara dari Fraksi Demokrat.
Kalau Demokrat masuk rombongan PDI Perjuangan jumlah totalnya jadi 287 kursi. Sedangkan fraksi yang tergabung di Koalisi Merah Putih berkurang menjadi 273 kursi.
KMP sendiri tinggal punya waktu dua hari lagi untuk membujuk Fraksi Demokrat agar tetap pada pilihan semula.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
Terkini
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional