Mengapa PKS Ngotot Tolak Pilkada Langsung?

Suara.com - Anggota DPR RI Hidayat Nur Wahid menilai pilkada secara langsung akan memicu konflik horisontal di tengah masyarakat.

"Pilkada langsung pada perkembangannya menjadi pemicu konflik di tengah masyarakat Indonesia yang sebenarnya rukun dan cinta damai," kata Hidayat yang juga Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR.

Ketua Badan Kebijakan Publik Dewan Pimpinan Pusat PKS itu juga menilai politik uang marak ketika pilkada.

"Pilkada langsung marak dengan money politics. Pilkada langsung lebih banyak mudharat-dampak negatifnya daripada maslahat-manfaatnya," kata Hidayat.

Ia mengatakan PKS akan solid dalam mendukung pilkada lewat DPRD. Hal ini disampaikan Hidayat ketika menerima perwakilan organisasi masyarakat Islam di ruang rapat pleno FPKS DPR RI.

"PKS solid mendukung pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Koalisi Merah Putih dan PKS di dalamnya solid mendukung pilkada lewat DPRD. Hal ini sesuai dengan konstitusi negara, nilai-nilai luhur budi pekerti bangsa kita, dan ajaran-ajaran Islam," kata Hidayat.

Saat ini ada empat kader PKS yang menjabat sebagai gubernur di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Maluku Utara.

Selain itu ada banyak kader PKS yang menjabat sebagai kepala daerah di tingkat kabupaten/kota. Walaupun demikian PKS tetap komit mendukung pilkada lewat DPRD.

"Kami mendukung pilkada lewat DPRD bukan karena hasrat kekuasaan, terapi kami ingin memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya rakyat," kata Hidayat. (Antara)