Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan organisasi Front Pembela Islam akan berhadapan dengan polisi jika bertindak anarkis dalam upaya menolak pelantikan dirinya menjadi gubernur menggantikan Joko Widodo.
"Haknya orang untuk begitu, tapi kita kan ada aparat keamanan yang menjaga lambang negara. Jabatan adalah lambang negara, termasuk jabatan gubernur dan wakil gubernur dan aparat akan mengamankannya," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (24/9/2014), ketika dimintai tanggapan terkait aksi unjuk rasa FPI di depan Gedung DPRD.
Ahok mengatakan tidak gentar menghadapi berbagai upaya FPI, termasuk membawa ribuan tanda tangan warga DKI ke DPRD sebagai wujud penolakan.
"Pakai tanda tangan warga Jakarta, ya tidak apa-apa karena konstitusi tidak bicara begitu," ujar mantan Bupati Belitung Timur ini.
Ketika ditanya mengapa Ahok enggan menemui massa dari FPI itu, ia beralasan karena organisasi itu belum terdaftar secara resmi di Kemendagri.
"Bagaimana mau ditemui, belum terdaftar," ujar dia.
Pada unjuk rasa itu, empat perwakilan FPI diterima oleh pimpinan DPRD di antaranya, Habib Selon, Habib Fikri, Habib Idrus, dan Habib Muhsin. Sementara, sekitar seribu orang FPI berkumpul di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Dalam pertemuan itu, perwakilan FPI meminta DPRD DKI tidak melantik Ahok menjadi gubernur. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
Terkini
-
Pelemparan Bom Molotov di Koja Terekam CCTV, Diduga Dilakukan 4 Orang
-
Tak Bisa Sembunyi! Polda Jabar Gandeng Meta Lacak Jejak Taufik Penyiksa Kekasih di Rancaekek
-
Bukan di Jalanan! Pengamat Sebut Pengerahan Siswa Batam Dukung MBG Justru Rusak Citra Program
-
Nadiem Sebut Pengadaan Chromebook Darurat Gegara Covid-19: Guru Teriak Minta Laptop
-
Sepakat! Selat Hormuz Dikelola Iran, Bentuk Jalur Komunikasi Darurat dengan AS
-
Mimpi Bebas Banjir! Akhirnya Pompa Rawa Buaya akan Dibangun Setelah Bertahun-tahun Diabaikan
-
Gubernur Bank Iran: Kami Tak Wajib Beli Produk Amerika Setelah Damai
-
Deddy Sitorus soal Dugaan Suap BEM UBK: Orkestrasi Murahan, Pasti Ada Arahan dari Atas
-
Bantah Anggaran Chromebook Rp9,9 Triliun, Nadiem: Tak Sampai 1 Persen APBN di Kemendikbudristek
-
Iran - AS Sepakat Bikin 4 Kelompok Kerja Khusus Bahas Teknis Perdamaian