Suara.com - Pengamat Politik Sahid Salahuddin menilai bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung masih sangat relevan. Karena menurutnya, evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada langsung belum dilakukan secara menyeluruh.
"Pilkada langsung sebenarnya masih relevan karena belum dilakukan evaluasi secara mendasar atau total. Kesimpulan tidak relevan itu sebenanrnya belum melakukan pendalaman terhadap kekurangan dan kelebihan pilkada langsung," kata Sahid dalam diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu(27/9/2014).
Menurutnya alasan biaya besar dan banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi bukanlah alasan mendasar untuk mengubah sistem pemilihan yang dinilainya sudah sangat demokratis.
"Kalau berbicara biaya besar memang demokrasi harus butuh biaya besar, tapi itu kan sudah kita sepakati untuk melakukan pemilihan secara serentak," tambahnya.
Kendati demikian, Sahid tidak mau mengatakan bahwa pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD, memiliki tingkat demokratis yang lebih rendah dari pilkada secara langaung. Baginya, keduanya memiliki tingkat demokratis yang sama.
"Sekarang sudah disahkan, dan dipilih melalui DPRD, tapi bukan berarti nilai demokratisnya lebih rendah, nilainya sama saja hanya yang dipersoalakan caranya," kata Sahid.
Terkait Undang-Undang (UU) Pilkada, Sahid menyarankan agar pihak yang mendukung pilkada langsung untuk mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
"Tetapi yang dukung langsung bisa menyampaikan ke MK," tutupnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 - 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
 - 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
 
Pilihan
- 
            
              Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
 - 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 
Terkini
- 
            
              KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
 - 
            
              Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
 - 
            
              Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
 - 
            
              Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
 - 
            
              Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
 - 
            
              BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
 - 
            
              PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
 - 
            
              Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
 - 
            
              KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
 - 
            
              Pramono Pastikan Kampus IKJ Tak Dipindah ke Kota Tua, Fokus Bangun Ekosistem Seni di TIM