Tak Soal DPR Dikuasai Pro Prabowo, Asal Jokowi Terapkan Strategi Ini

Suara.com - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Suraya, menilai proses sidang paripurna pengesahan paket pimpinan DPR periode 2014-2019, sepanjang Rabu (1/10/2014) hingga Kamis (2/10/2014) dini hari, hanya memperlihatkan anggota DPR yang tidak memiliki kesantunan dalam berpolitik.

"Kalo melihat kejadian semalam, terlihat banget para anggota DPR ini tidak memiliki kesantunan, baik dalam proses politik maupun komunikasi poltik," kata Suraya kepada suara.com.

Seperti diketahui, sidang perdana anggota DPR diwarnai dengan teriakan, hujatan, dan kisruh.

Sidang paripurna yang selesai pagi tadi, mengesahkan paket pimpinan yang diajukan oleh enam fraksi, yakni Golkar, PPP, PKS, PAN, Gerindra, dan Partai Demokrat. Golkar, PKS, PAN, PPP, dan Gerindra adalah anggota Koalisi Merah Putih.

Ketua DPR dari Fraksi Golkar yaitu Setya Novanto, Fadli Zon dari Fraksi Gerindra menjadi wakil ketua, Taufik Kurniawan dari Fraksi PAN menjadi wakil ketua, Fahri Hamzah dari Fraksi PKS menjadi wakil ketua, dan Agus Hermanto dari Fraksi Demokrat menjadi wakil ketua.

Menurut Suraya, perilaku Koalisi Merah Putih memperlihatkan ambisi menjadi pimpinan DPR. Tujuannya, kata dia, antara lain untuk mengganggu kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Mereka ingin menunjukkan, walaupun mereka tidak bisa memimpin pemerintahan karena calon presidennya (Prabowo) gagal. Karena itu, Koalisi Merah Putih bertekad untuk bisa memimpin di legislatif," kata Suraya.

Kendati DPR sudah dikuasai Koalisi Merah Putih, bukan berarti langkah Jokowi-JK tamat. Presiden dan Wakil Presiden yang didukung oleh lima partai politik tersebut tetap memiliki jalan keluar.

Menurut Suraya, Jokowi-JK dan partai pendukung harus dapat menerapkan strategi komunikasi yang baik.

Pertama, para anggota DPR koalisi Jokowi-JK harus memiliki kemampuan teknik lobi dan negosiasi yang baik. Kedua, melakukan open governance. Ketiga, melakukan pendidikan kepada masyarakat agar menjadi open society sehingga masyarakat bisa pandai mengakses dan mengawasi pemerintahan.