Palestina Minta Israel Enyah Paling Lambat Tahun 2016

Suara.com - Palestina menyusun rancangan resolusi Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ditujukan untuk mengakhiri pendudukan Israel pada tahun 2016 mendatang.

Menurut pengakuan sejumlah diplomat PBB, rancangan resolusi tersebut telah disebarkan secara informal kepada negara-negara Arab dan beberapa negara anggota DK PBB. Namun, rancangan tersebut belum diedarkan secara resmi kepada kelimabelas anggota DK PBB.

Adalah salah satu anggota DK PBB yang berhak mengedarkan rancangan tersebut kepada anggota lainnya. Dengan demikian, masih belum diketahui kapan digelar pemungutan suara untuk mengesahkan atau menolak resolusi tersebut.

Rancangan resolusi itu menyerukan penarikan Israel dari seluruh kawasan Palestina yang mereka duduki sejak tahun 1967, termasuk Yerusalem Timur. Hal itu harus dilaksanakan secepatnya dan tidak boleh melebihi bulan November 2016.

Tapi, besar kemungkinan rancangan resolusi tersebut akan ditentang oleh anggota DK PBB yang memegang hak veto. Sebab, mereka adalah negara-negara sekutu Israel.

"Kami sudah mengetahui rencana Presiden Abbas dan kami masih meyakini, dan benar-benar yakin, bahwa satu-satunya jalan untuk menciptakan solusi adalah melalui negosiasi antara dua pihak yang bertikai (Palestina dan Israel," kata duta besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Samantha Power.

Israel sendiri, sejauh ini hanya menerima ide "solusi dua negara" di mana negara Israel dan Palestina hidup berdampingan dalam damai. Namun, Israel menolak mengakui batas-batas kekuasaan yang ditentukan pada tahun 1967 sebagai dasar negosiasi damai.

Sementara itu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam sidang Majelis Umum PBB pekan lalu mengatakan, tidak ada gunanya mengadakan perundingan damai dengan Israel. Satu-satunya jalan, menurut Abbas, adalah mengakhiri pendudukan Israel dengan waktu yang ditentukan.

Abbas juga mengecam Israel atas pembantaian warga Gaza selama serangan 50 harinya ke wilayah tersebut. Kecaman itu mendapat reaksi keras dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tuduhan itu "tak tahu malu". (Reuters)