Suara.com - Rachmawati Soekarnoputri meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI agar dapat menunda pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, sebelum dugaan-dugaan kasus korupsi yang dilakukannya ditindaklanjuti.
"Saya memohon, meminta sebetulnya (agar pelantikan dapat ditunda). Saya underline, kenapa saya sampai mengadu ke lembaga wakil rakyat ini karena saya minta klarifikasi dulu kasus hukumnya jokowi sudah jelas kok banyak," ucap Rachmawati di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (9/10/2014).
Dia menyatakan jika Jokowi terlibat banyak kasus dugaan korupsi. Rachmawati juga menyebut presiden terpilih itu telah membawa kepentingan asing dan etnis tertentu di Indonesia.
"Sudah banyak laporan, dia membawa kepentingan asing, sama etnis tertentu, kepentingan etnis tertentu. Republik ini kan bukan milik dia atau suatu golomgan. (Kasus korupsinya) seperti TransJakarta, Taman BMW, rekening luar negeri, Kartu Sehat Solo, dana olahraga yang katanya ditilep,"kata Rachmawati.
"Alhamdulillah sesuai dengan ketentuan mereka (DPR), dia mengakomondasikan lah petisi dari rakyat penggugat ini," tambah Rachmawati terkait respon dari DPR terhadap petisi yang dikirimkannya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Timur Kapadze Tolak Timnas Indonesia karena Komposisi Pemain
- 5 Body Lotion dengan Kolagen untuk Usia 50-an, Kulit Kencang dan Halus
- 19 Kode Redeem FC Mobile 5 Desember 2025: Klaim Matthus 115 dan 1.000 Rank Up Gratis
- 7 Rekomendasi Sabun Cuci Muka dengan Niacinamide untuk Mencerahkan Kulit Kusam
- John Heitingga: Timnas Indonesia Punya Pemain Luar Biasa
Pilihan
-
Stok BBM Shell Mulai Tersedia, Cek Lokasi SPBU dan Harganya
-
Kekuatan Tersembunyi Mangrove: Bisakah Jadi Solusi Iklim Jangka Panjang?
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
-
Listrik Aceh, Sumut, Sumbar Dipulihkan Bertahap Usai Banjir dan Longsor: Berikut Progresnya!
Terkini
-
Sudah Terima Insentif Rp 6 Juta per Hari, Wakil Kepala BGN Ingatkan Pekerja SPPG Tetap Profesional
-
Dinilai Sarat Kepentingan Politik, Mantan Jubir KPK Tolak Amnesti untuk Sekjen PDIP
-
RSUD Aceh Tamiang Dibersihkan Pascabanjir, Kemenkes Targetkan Layanan Kesehatan Segera Pulih
-
RS Kapal Terapung IKA Unair Siap Dikerahkan ke Aceh, Waspada Penyakit Pascabanjir
-
105 SPPG di Aceh Jadi Dapur Umum, 562.676 Porsi Disalurkan ke Warga Terdampak
-
Prabowo Pastikan Stok Pangan Pengungsi Bencana di Sumatra Aman, Suplai Siap Dikirim dari Daerah Lain
-
Banjir Sumatera, Pengamat Desak Komisi IV Panggil Mantan Menhut Zulkifli Hasan
-
Presiden Prabowo Hapus Utang KUR Petani Korban Banjir dan Longsor di Sumatra
-
Gerak Cepat Tanggap Bencana, Baintelkam Polri Kirim Ratusan Cangkul dan Mesin Sedot Air ke Sumbar
-
Konferda PDIP Jabar, Hasto Tekankan Politik Lingkungan sebagai Jalan Perjuangan