Suara.com - Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) akan menentukan posisinya di Koalisi Merah Putih (KMP) atau Koalisi Indonesia Hebat (KIH) setelah 23 Oktober. Penentuan itu dilatarbelakangi PPP yang merasa dianaktirikan karena saat pemilihan pimpinan MPR tidak mendapat jatah.
"Tergantung setelah tanggal 23 Oktober. Kalau Pak Suryadharma Ali menggelar Muktamar, maka tidak mungkin menjadi ketua umum lagi. Nah itu akan banyak ditentukan oleh ketua umum baru," kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Syaifullah Tamliha, di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat (11/10/2014).
Menurutnya, saat ini PPP belum bisa ditentukan, meskipun ada tawaran dari KIH. Namun ia menegaskan, Suryadharma Ali tidak mungkin menjadi ketua umum lagi karena sudah menjabat selama dua periode.
"Terlepas sah atau tidak Muktamar itu, bagaimanapun Suryadharma Ali pasti akan lengser," tambahnya.
Sedangkan mengenai kisruh internal partai, Tamliha mengatakan bahwa sesepuh PPP, KH Maimun Zubair, telah berpesan agar dapat memutuskan sesuatu dengan benar dan tenang sehingga dapat menghasilkan putusan yang jernih.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah
-
PDIP Ingatkan Mandat Reformasi, Minta TNI Jauhi Politik Praktis dan Perkuat Industri Pertahanan
-
Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: PDIP Berdiri Paling Depan Jaga Hak Rakyat!