Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menilai penguatan fungsi-fungsi kelembagaan sangat penting untuk meningkatkan kehidupan politik ketatanegaraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Pertemuan antara Pak Joko Widodo dan tiga ketua lembaga tinggi negara, kemarin (10/10), adalah langkah awal yang sangat positif sekali," kata Tjahjo yang juga anggota DPR RI melalui pesan singkatnya kepada Antara di Semarang, Sabtu (11/10/2014) malam.
Tjahjo mengemukakan hal itu ketika merespons pertemuan Joko Widodo (Calon Presiden RI yang menang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, 9 Juli 2014) dengan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPR RI Setya Novanto, dan Ketua DPD RI Irman Gusman di Jakarta, Jumat (10/10/2014).
Semua pihak, kata Tjahjo, patut mengapresiasi inisiatif tiga ketua lembaga tinggi negara itu yang mengadakan pertemuan dengan mantan Wali Kota Surakarta menjelang pelantikan Jokowi sebagai Presiden RI periode 2014--2019.
"Pak Jokowi setelah dilantik sebagai presiden menyatakan siap untuk membangun komunikasi intensif, setidaknya tiap bulan sekali dengan lembaga tinggi negara, seperti DPR, MPR, dan DPD," kata Tjahjo.
Pertemuan dengan pimpinan lembaga tinggi negara itu, lanjut Tjahjo, khususnya dalam upaya saling komunikasi merumuskan bersama dan saling koreksi atau kritik membangun terkait dengan program-program pembangunan sebagaimana keputusan politik pembangunan presiden mendatang.
"Hal itu tentunya didukung, dikontrol (fungsi pengawasan) oleh lembaga tinggi negara, seperti MPR, DPR, dan DPD, yang merupakan representasi perwakilan rakyat," katanya.
Tjahjo menekankan, "Program Pak Jokowi pasti prorakyat yang tentunya sama dengan aspirasi rakyat melalui DPR, MPR, dan DPD." (Antara)
Berita Terkait
-
JK Diserang Usai Senggol Ijazah Jokowi, Jubir Bongkar Motif Upaya Pembungkaman
-
Tolak Usulan JK, Jokowi: Ijazah Asli Sudah Pernah Dipamerkan, Biar Pengadilan yang Memutuskan!
-
Polisi: Restorative Justice Rismon Belum Diputus, Tunggu Gelar Perkara
-
Roy Suryo Dukung JK Polisikan Rismon Sianipar, Bantah Terima Dana Rp50 M di Kasus Ijazah Jokowi
-
Kubu Roy Suryo Bantah Keras Isu Dana Rp5 M dari JK: Satu Rupiah Pun Tidak Pernah!
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
Terkini
-
Mengenal Oghab 44, Benteng Bawah Gunung Iran yang Siap Hancurkan Armada AS di Selat Hormuz
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Kelaparan Hantui India Usai LPG Langka Imbas Perang Iran, Buruh di Kota Balik ke Desa
-
DO Saja Tak Cukup, DPR Minta Mahasiswa FH UI Pelaku Pelecehan Seksual Diseret ke Ranah Pidana
-
Jangan Sampai Menyesal! Ini Risiko Besar Jika Berangkat Haji Tanpa Visa Sah
-
Dosen Universitas Budi Luhur Inisial Y Dipolisikan, Diduga Cabuli Mahasiswi Sejak 2021
-
Soroti Angkot Ngetem Picu Macet, Pramono Anung Bakal Tambah Armada Mikrotrans dan JakLingko
-
Sisi Humanis Warga Iran, Tawarkan Buah ke Jurnalis Padahal Rumahnya Hancur Lebur Habis Diserang
-
Tak Cuma Kepala Dinas, Bupati Tulungagung Diduga Peras Sekolah dan Camat
-
Ikhtiar Mbah Kibar Melawan Sita Bank dengan Goresan Kuas, Bukan Belas Kasihan