Publik Pahami Jokowi Ingin Menteri Bebas Korupsi

Suara.com - Pengamat politik dari Populi Center, Usep S. Ahyar, menduga alasan Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla, tidak lekas mengumumkan kabinet lantaran mendapat catatan dari KPK mengenai adanya sejumlah calon menteri yang terindikasi korupsi. Jokowi, menurut Usep, masih menimbang-nimbang lagi nama calon menteri yang akan dipilih.

"Itu memang harus hati-hati, ekspektasi masyarakat begitu tinggi kepada Jokowi. Ini langkah awal Jokowi untuk membuktikan harapan masyarakat," kata Usep kepada suara.com, Selasa (22/10/2014).

Usep mengatakan bila menteri yang terindikasi korupsi sampai lolos masuk kabinet, kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan Jokowi bisa berkurang.

"Walau menurut Jokowi sendiri, tentunya hasilnya tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Kan dia harus mengakomodasi partai dan lain sebagainya," kata Usep.

Sebaliknya, jika menteri-menteri kabinet periode 2014-2019 terdiri dari orang-orang yang kompeten dan bersih, kata Usep, kepercayaan publik kepada Jokowi-JK akan terjaga.

"Walaupun, tidak menjamin, hari ini bersih atau tidak ada transaksi keuangan mencurigakan, di kemudian hari akan tetap bersih," kata Usep.

Usep mengatakan langkah Jokowi melibatkan KPK dan PPATK untuk menjamin kabinetnya bersih, patut diapresiasi. Langkah tersebut, kata Usep, juga merupakan tradisi baru dalam memilih menteri.

"Itu perlu waktu dan tidak masalah, asalkan matang. Masyarakat masih bisa menunggu," kata Usep.