Sebelum Mengkritik, Ibas Harus Pahami Konstitusi

Suara.com - Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menyampaikan tujuh pertanyaan yang harus dijawab Presiden Joko Widodo terkait pembentukan kabinet dan nomenklatur kementerian yang disusun presiden.

Menanggapi kritik putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Barisan Relawan Jokowi Presiden Syafti Hidayat kepada suara.com, Selasa (28/10/2014), mengatakan bahwa Ibas, sebagai anggota DPR dan warga negara, berhak untuk mengirik. Tetapi, katanya, seharusnya Ibas memahami konstitusi dengan baik terlebih dahulu.

"Ibas itu harus ngerti konstitusi. Susun kabinet itu hak prerogatif Presiden," kata Syafti ketika menanggapi statement Ibas bahwa kalau yang menentukan anggota kabinet adalah Megawati Soekarnoputri, hal itu bertentangan dengan konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945 dan dengan demikian Presiden Jokowi bisa dinyatakan sebagai melanggar konstitusi atau tindakannya bersifat inkonstitusional.

Syafti mengatakan Presiden Jokowi sudah mempunyai program dan langkah-langkah untuk menjalankannya, terutama menyangkut perubahan nomenklatur kementerian.

"Mungkin Ibas menduga bahwa kabinet ini akan menghabiskan waktu. Itukan dugaan saja. Tapi Jokowi sebagai seorang Presiden sudah punya program, yakni Nawa Cita dan Trisakti, yang akan dilaksanakannya dalam waktu dekat," kata Syafti.

Syafti menambahkan Presiden Jokowi tidak perlu menjawab kritik yang disampaikan Ibas.

"Kalau Presiden jawabi kritik, habis waktunya nanti. Jokowi tugasnya bekerja, bukan jawab kritik. Realisasikan janji kampanye yang dulu. Pokoknya Jokowi bekerja di periode lima tahun ini dan programnya kan sudah dituangkan dalam kementerian-kementerian," katanya.

Terkait dengan pembentukan kabinet, Barisan Relawan Jokowi Presiden menilai proses penyusunannya telah mengakomodir banyak pertimbangan yang disampaikan kepada Jokowi.

"Ya kami meminta kabinet ini harus bekerja sesuai program Jokowi kemarin," katanya.

Pendukung Jokowi akan mengawal pelaksanaan program tersebut. Bila ada yang salah, kata Syafti, akan dikritik. Sebaliknya bila sudah bagus, akan didukung.

"Janji-janji kampanye kemarin harus diwujudkan, menteri-menteri yang ditunjuk harus ikuti arahan dari Presiden dalam bentuk nyata kepada masyarakat. Kami akan mengawal dan mengritisi program-program pemerintah supaya sesuai dengan tujuannya, kawal dari pusat sampai daerah. Relawan kami aktifkan," kata Syafti.