Suara.com - Kementerian Koordinator Kemaritiman merupakan kementerian baru di Kabinet Kerja. Itu sebabnya, kementerian tersebut belum mempunyai anggaran secara mandiri.
Menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon, anggaran untuk kementerian tersebut dapat dibicarakan bila komisi dan alat kelengkapan DPR sudah terbentuk.
"Nanti kita akan bahas dengan komisi atau alat kelengkapan dewan yang terkait," kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/10/2014).
Namun, DPR belum dapat membahas anggaran Kementerian Kemaritiman karena komisi dan alat kelengkapan dewan belum terbentuk. Belum terbentuknya kementerian tersebut terjadi lantaran masih ada empat fraksi yang belum mau menyerahkan nama anggota.
Setelah semua alat kelengkapan dewan terbentuk, kata Fadli, DPR akan menyampaikan pertimbangan kepada pemerintah, termasuk soal kemitraan DPR dan pemerintah.
"Nanti akan kita bahas, mungkin ada yang berubah, mungkin terutama ada yang disatukan atau dipisahkan. Ini mungkin nanti yang akan jadi pembahasan kita. Pembidangannya mungkin akan ada penyesuaian," kata Fadli. [Bagus Santosa]
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra
-
7 Fakta Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih yang Bikin Mendagri Minta Maaf
-
Skema WFA ASN dan Pegawai Swasta Nataru 2025, Termasuk TNI dan Polri
-
Pakar Hukum Unair: Perpol Jabatan Sipil Polri 'Ingkar Konstitusi', Prabowo Didesak Turun Tangan
-
Duka Sumut Kian Pekat, Korban Jiwa Bencana Alam Bertambah Jadi 369 Orang
-
Polisi Tantang Balik Roy Suryo dkk di Kasus Ijazah Jokowi: Silakan Ajukan Praperadilan!
-
Besok Diprediksi Jadi Puncak Arus Mudik Nataru ke Jogja, Exit Prambanan Jadi Perhatian
-
Mendagri: Pemerintah Hadir Penuh Tangani Bencana di Sumatera
-
Ancaman Bencana Kedua Sumatra: Saat Wabah Penyakit Mengintai di Tenda Pengungsian
-
METI: Transisi Energi Berkeadilan Tak Cukup dengan Target, Perlu Aksi Nyata