Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan supaya aparat kepolisian tidak cari muka dengan penangkapan MA yang melakukan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo.
"Jangan ada yang cari muka dipemerintahan baru ini, termasuk polisi," kata Fadli Zon di DPR, Jakarta, Rabu (29/10/2014).
Menurutnya, jangan ada abuse of power dengan menggunakan alat penegakan hukum. Fadli menegaskan, bila ingin menegakan hukum dengan baik, perlu melakukannya tanpa pandang bulu.
"Jangan menjadikan hukum untuk alat politik dan alat cari muka. Nah, Bagaimana dengan orang yang mem-bully Prabowo waktu capres kemarin. Itu harus diusut juga dong. Termasuk yang lain," katanya.
Fadli heran mengapa penangkapan bisa terjadi. Dia beranggapan peristiwa ini berlebihan dan dia pun akan melakukan kunjungan terhadap tersangka untuk mengetahui peristiwa yang sesungguhnuya.
"Kita sangat heran kok ada penangkapan orang yang bicara tersebut di twitter. Kita akan pelajari. Tidak boleh ada abuse of power," katanya.
Sebelumnya diketahui, aparat Kepolisian Mabes Polri membekuk seorang pria bernama MA karena dituding menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pria 23 tahun itu mem-bully Jokowi via Facebook pada masa Pilpres 2014 lalu.
Kuasa hukum Arsad, Irfan Fahmi, mengatakan, petugas Polri menangkap Arsad pada 23 Oktober lalu di rumahnya Kramatjati, Ciracas, Jakarta Timur. Arsad langsung dibawa ke Mabes Polri dan dalam waktu 1x24 jam langsung ditahan. (Bagus Santosa)
Berita Terkait
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
MBG: Niat Baik Tanpa Kontrol? Tragedi Keracunan Ratusan Siswa di Balik Program Makan Bergizi Gratis
-
Hubungan Darah Dony Oskaria dengan Nagita Slavina, Baru Ditunjuk Jadi Plt Menteri BUMN
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO