Suara.com - Pemerintah Swedia akan secara resmi mengakui Palestina sebagai negara berdaulat pada Kamis (30/10/2014). Dengan demikian, Swedia adalah negara besar Eropa pertama yang mengeluarkan kebijakan itu, demikian dikatakan Menteri Luar Negeri Margot Wallstrom.
Dalam upacara pelantikannya di Oktober lalu, Perdana Menteri Stefan Lofven di hadapan parlemen Swedia mengatakan bahwa pemerintahannya akan mengeluarkan sebuah manifesto, yang di dalamnya memuat pengakuan atas Negara Palestina.
"Pengakuan yang akan diumumkan hari ini untuk memberikan masa depan yang lebih baik terhadap wilayah yang selalu identik dengan kehancuran, frustasi, dan negosiasi yang mandek," tulis Wallstrom dalam surat kabar Dagens Nyheter.
"Beberapa orang bilang keputusan ini terlalu cepat. Saya justru takut, keputusan ini justru sudah terlambat," imbuh dia.
Palestina sendiri mendeklarasikan diri sebagai negara berdaulat dengan wilayah di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Ibu Kota Palestina adalah Yerusalem Timur. Karena negosiasi dengan Israel selalu berakhir buntu, Palestina melobi negara-negara Barat untuk mengakui kedaulatannya.
Wallstrom mengatakan langkah yang diambil Swedia bertujuan untuk mendukung Palestina yang moderat dan membuat status Palestina sejajara dengan Israel dalam negosiasi damai. Langhkah itu diharapkan memberikan asa bagi generasi muda di dua negara.
Pada 2012 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa secara de facto sudah mengakui kedaulatan Palestina tetapi Uni Eropa dan sebagaian besar negara anggota Uni Eropa belum memberikan pengakuan resmi.
"Anggota-anggota Uni Eropa pada 2009 sudah menyatakan kesiapannya untuk mengakui kedaulatan Palestina, ketika saatnya sudah tepat," beber Wallstrom.
"Kami sekarang sudah siap untuk memulai. Kami harap ini bisa menjadi contoh untuk negara-negara lainnya," tambah dia.
Wallstrom juga mengatakan, meski faktanya pemerintah Palestina tidak menguasai wilayahnya secara penuh karena dijajah Israel dan wilayahnya belum mempunyai perbatasan resmi, tetapi Palestina sudah memenuhi semua syarat untuk diakui oleh hukum internasional.
Wallstrom, Lofven, dan pemerintah Norwegia kini berasal dari Partai Sosial Demokrat yang beraliran kiri-tengah. (Reuters)
Berita Terkait
-
5 Potret Miss Palestina dengan Gaun Bergambar Al-Aqsa, Bikin Dunia Terpukau
-
Legislator PKB Beri Peringatan Keras ke Prabowo: Awas Jebakan Israel di Misi Pasukan Perdamaian Gaza
-
Daftar 39 Negara yang Sudah Lolos ke Piala Dunia 2026, Banyak Kejutan
-
Suara Lantang Pep Guardiola Dukung Palestina: Dunia Jangan Tutup Mata
-
32 Negara Sudah Lolos! Peta Persaingan Tiket Piala Dunia 2026 Makin Panas
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
Terkini
-
Halim Kalla Diperiksa 9 Jam Terkait Korupsi PLTU Mangkrak Rp1,35 Triliun
-
Cegah Lonjakan Harga Jelang Nataru, Prabowo Minta Ganti Menu MBG dengan Daging dan Telur Puyuh
-
Cegah Inflasi Akibat MBG, Pemerintah Rencanakan Pembangunan Peternakan dan Lahan Pertanian Baru
-
Remaja Perempuan Usia 15-24 Tahun Paling Rentan Jadi Korban Kekerasan Digital, Kenapa?
-
Vonis Tiga Mantan Bos, Hakim Nyatakan Kerugian Kasus Korupsi ASDP Rp1,25 Triliun
-
Selain Chromebook, KPK Sebut Nadiem Makarim dan Stafsusnya Calon Tersangka Kasus Google Cloud
-
Bikin Geger Tambora, Begal Sadis Ternyata Sudah Beraksi 28 Kali, Motor Tetangga Pun Disikat
-
Ketum Joman 'Kuliti' Isu Ijazah Jokowi: Ini Bukti Forensik Digital, Roy Suryo Kena UU ITE!
-
Korupsi Taspen Rugi Rp1 T, Kenapa KPK Cuma Pamer Rp883 M? Ini Jawabannya
-
BMKG Bunyikan Alarm Bahaya, Pemprov DKI Siapkan 'Pasukan Biru' hingga Drone Pantau Banjir Rob