Suara.com - Pemerintah Swedia akan secara resmi mengakui Palestina sebagai negara berdaulat pada Kamis (30/10/2014). Dengan demikian, Swedia adalah negara besar Eropa pertama yang mengeluarkan kebijakan itu, demikian dikatakan Menteri Luar Negeri Margot Wallstrom.
Dalam upacara pelantikannya di Oktober lalu, Perdana Menteri Stefan Lofven di hadapan parlemen Swedia mengatakan bahwa pemerintahannya akan mengeluarkan sebuah manifesto, yang di dalamnya memuat pengakuan atas Negara Palestina.
"Pengakuan yang akan diumumkan hari ini untuk memberikan masa depan yang lebih baik terhadap wilayah yang selalu identik dengan kehancuran, frustasi, dan negosiasi yang mandek," tulis Wallstrom dalam surat kabar Dagens Nyheter.
"Beberapa orang bilang keputusan ini terlalu cepat. Saya justru takut, keputusan ini justru sudah terlambat," imbuh dia.
Palestina sendiri mendeklarasikan diri sebagai negara berdaulat dengan wilayah di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Ibu Kota Palestina adalah Yerusalem Timur. Karena negosiasi dengan Israel selalu berakhir buntu, Palestina melobi negara-negara Barat untuk mengakui kedaulatannya.
Wallstrom mengatakan langkah yang diambil Swedia bertujuan untuk mendukung Palestina yang moderat dan membuat status Palestina sejajara dengan Israel dalam negosiasi damai. Langhkah itu diharapkan memberikan asa bagi generasi muda di dua negara.
Pada 2012 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa secara de facto sudah mengakui kedaulatan Palestina tetapi Uni Eropa dan sebagaian besar negara anggota Uni Eropa belum memberikan pengakuan resmi.
"Anggota-anggota Uni Eropa pada 2009 sudah menyatakan kesiapannya untuk mengakui kedaulatan Palestina, ketika saatnya sudah tepat," beber Wallstrom.
"Kami sekarang sudah siap untuk memulai. Kami harap ini bisa menjadi contoh untuk negara-negara lainnya," tambah dia.
Wallstrom juga mengatakan, meski faktanya pemerintah Palestina tidak menguasai wilayahnya secara penuh karena dijajah Israel dan wilayahnya belum mempunyai perbatasan resmi, tetapi Palestina sudah memenuhi semua syarat untuk diakui oleh hukum internasional.
Wallstrom, Lofven, dan pemerintah Norwegia kini berasal dari Partai Sosial Demokrat yang beraliran kiri-tengah. (Reuters)
Berita Terkait
-
Iran Dibombardir AS-Israel, Ali Daei: Negara Saya Terbakar, Saya Berharap Saya Mati
-
Iran Bombardir Kantor Benjamin Netanyahu Pakai Rudal Hipersonik, Kondisinya Belum Diketahui
-
AS Tambah Pasukan ke Timur Tengah, Operasi Epic Fury Dinilai Masih Panjang
-
Angkatan Udara Qatar Tembak Jatuh 2 Pesawat Tempur Iran
-
Trump Tak Tutup Opsi Kirim Pasukan Darat ke Iran, Isyaratkan Gelombang Serangan Lebih Besar
Terpopuler
- Apakah Jateng Tak Punya Gubernur? Ketua TPPD: Buktinya Pertumbuhan Ekonomi Jateng Nomor Dua di Jawa
- Terpopuler: 5 HP Samsung RAM 8 GB Termurah, Sinyal Xiaomi 17T Series Masuk Indonesia
- Ayatollah Ali Khamenei Diklaim Tewas, Foto Jasadnya Ditunjukkan ke Benjamin Netanyahu
- 4 Seri MacBook yang Harganya Terjun Bebas di Awal 2026, Mulai Rp8 Jutaan
- Promo Indomaret 26 Februari Sampai 1 Maret 2026, Diskon Besar Minyak Goreng dan Pampers
Pilihan
-
Iran Bombardir Kantor Benjamin Netanyahu Pakai Rudal Hipersonik, Kondisinya Belum Diketahui
-
Istri Ayatollah Ali Khamenei Juga Gugur Sehari Setelah Sang Suami, Dibom Israel-AS
-
Istri Ali Khamenei Meninggal Dunia Akibat Luka Serangan AS-Israel ke Iran
-
Bakal Gelap Gulita! Pemkot Solo Stop Sementara Pembayaran Listrik Keraton Surakarta ke PLN
-
Imbas Perang Iran, Pemerintah Cari Minyak dari AS demi Cegah Harga BBM Naik
Terkini
-
Situasi Lebanon Memanas, PBB Khawatirkan Baku Tembak di Sepanjang Garis Biru
-
Gempa Magnitudo 5,0 Guncang Maluku Barat Daya, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
-
Update Perang Iran: Kantor PM Israel Dikabarkan Jadi Sasaran, Nuklir Natanz Dihantam Rudal
-
5 Fakta Jepang yang Enggan Kutuk Serangan Israel ke Iran, Kenapa?
-
Iran Bombardir Kantor Benjamin Netanyahu Pakai Rudal Hipersonik, Kondisinya Belum Diketahui
-
AS Tambah Pasukan ke Timur Tengah, Operasi Epic Fury Dinilai Masih Panjang
-
Angkatan Udara Qatar Tembak Jatuh 2 Pesawat Tempur Iran
-
Trump Tak Tutup Opsi Kirim Pasukan Darat ke Iran, Isyaratkan Gelombang Serangan Lebih Besar
-
Boroujerdi: Masyarakat Tak Anggap Putra Shah Terakhir Iran Reza Pahlavi Ada
-
Eks Dirut Pertamina Soal Kesaksian Ahok: Buka Tabir Korupi LNG