Menko Kemaritiman Serahkan 6.800 Kartu Nelayan

Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo menyerahkan 6.800 Kartu Nelayan secara simbolis kepada perwakilan nelayan Cilacap di Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu (1/11/2014).

Selain Kartu Nelayan, Menko Kemaritiman juga menyerahkan sertifikat hak atas tanah bagi nelayan Cilacap, juga bantuan satu unit mesin pengolah pakan ikan untuk Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Teguh Jaya, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap.

Saat memberikan sambutan, Menko Kemaritiman mengatakan bahwa Kartu Nelayan nantinya akan memberi kemudahan bagi pemiliknya dalam mengakses program-program dari pemerintah yang berkaitan dengan nelayan.

Dalam hal ini, dia mencontohkan jika ada bantuan jaring tangkap dari pemerintah dengan jumlah tertentu, maka nelayan yang memiliki Kartu Nelayan akan mendapat prioritas.

"Yang punya kartu ini akan mendapat prioritas," tegasnya.

Oleh karena itu, dia mengharapkan seluruh nelayan di Kabupaten Cilacap bisa mendapatkan Kartu Nelayan asalkan mendaftar terlebih dulu.

"Yang belum daftar, harap mendaftar. Silakan mendaftarkan diri ke Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cilacap atau Kepala Pelabuhan Perikanan Cilacap untuk bisa memperoleh kartu ini," katanya.

Lebih lanjut, Indroyono mengatakan bahwa pada bulan November, Presiden Joko Widodo juga akan meluncurkan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.

"Insya Allah akan diluncurkan pada minggu depan. Nantinya akan meluas ke seluruh Indonesia termasuk ke Kabupaten Cilacap," katanya.

Ia mengharapkan dengan adanya Kartu Indonesia Pintar, masyarakat khususnya kaum nelayan tidak perlu bingung apakah anaknya bisa bersekolah atau tidak bersekolah.

Menurut dia, semua anak di Indonesia harus bisa bersekolah sampai tamat sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA).

Sementara Kartu Indonesia Sehat, kata dia, dapat langsung digunakan oleh warga tidak mampu untuk mendapatkan pengobatan gratis saat sedang sakit.

Dalam kegiatan tersebut, Menko Kemaritiman berkesempatan berdialog dengan perwakilan nelayan Cilacap.

Salah satu peserta dialog, Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Mino Saroyo Cilacap Untung Jayanto mengharapkan pemerintah mempermudah perizinan kapal berukuran di atas 30 "gross tonase" (GT) dan dapat dilakukan di Cilacap tanpa harus ke Jakarta seperti biasanya.

Selain itu, dia juga mengharapkan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan di saat membutuhkan.

"Tentang BBM ini, monggo lah (silakan) kami serahkan kepada pemerintah mau bagaimana, yang penting nelayan tidak kekurangan BBM ketika mau melaut," katanya.

Terkait harapan tersebut, Menko Kemaritiman mengatakan bahwa masalah penyederhanaan perizinan kapal di atas 30 GT sudah mendapat tanggapan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada hari Jumat (31/10).

"Masalah perizinan sudah mulai digarap," katanya.

Demikian pula dengan masalah BBM, kata dia, saat ini sedang digarap karena banyak pemikiran salah satunya memberi warna khusus untuk BBM bersubsidi bagi nelayan. (Antara)