"BBM Naik, Buruh dan Pengusaha Kena Dampaknya"

Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri mengungkapkan bahwa ia merupakan anak dari seorang ibu yang pernah menjadi tenaga kerja wanita di Arab Saudi.

"Ibu dua kali berangkat ke Arab Saudi. Yang pertama bekerja selama dua tahun, setelah itu pulang ke Indonesia, terus kembali lagi ke Arab Saudi selama empat tahun," kata menteri dari PKB itu saat berada di lobi redaksi Warta Kota, Palmerah, Jakarta, Selasa (4/11/2014) malam.

Saat menceritakan latar belakang keluarganya, terlihat mata lelaki kelahiran Brebes, Jawa Tengah, 1 Maret 1961, itu berkaca-kaca.

Berangkat dari latar belakang keluarga itulah, Hanif bertekad untuk turut berkontribusi melalui Kabinet Kerja dalam memperbaiki masalah ketenagakerjaan Indonesia, terutama problematika yang dihadapi para pahlawan devisa, TKI.

Suara.com berkesempatan mewawancarai Menteri yang pernah menulis beberapa buku dan artikel, di antaranya Menggagas Fiqh Perburuhan (1999), itu di lobi gedung redaksi Warta Kota, tengah malam. Ia bicara banyak hal, mulai dari dampak bila harga BBM jadi dinaikkan pemerintah tahun ini, illegal outsourcing, sampai Revolusi Mental di Kementerian Ketenagakerjaan.

Berikut ini petikan hasil wawancara dengan si anak TKI yang kini menjadi Menteri.

Buruh menilai bila kenaikan BBM terjadi akan berdampak pada laju inflasi, terutama kebutuhan hidup pokok akan melambung terus dan tentu saja ini akan berpengaruh ke daya beli buruh. Apa tanggapan Anda?

Ini kan belum ya. Tapi seandainya, kita pakai pengandaianlah. Seandainya harga BBM mengalami kenaikan, kan yang terkena dampak dari itu kan bukan hanya buruh. Pengusaha juga. Artinya, semua pihak terkena dampak. Bahkan, pengusaha terkena dampak mungkin lebih banyak karena kemarin kan kenaikan tarif dasar listrik sampai tiga kali untuk tahun ini.

Dan itu untuk konsumsi perusahaan, karena yang 450 kan enggak naik. Jadi artinya, dampaknya baik ke pengusaha maupun buruh sama-sama kena.

Nah oleh karena itu, tentu kita harus cari, entah sistem kompensasi atau mekanisme kompensasi. Saya sih berencana, saya tidak berjanji, dalam pikiran saya, saya akan mendorong perusahaan-perusahaan itu untuk memberikan insentiflah. Misalnya ditransportasinya. Katakanlah, transportasi itu diberikan kepada mereka (buruh) yang datang, kalau yang enggak datang kan, ndak kan.
Ini harus dibicarakan dulu dengan teman-teman pengusaha, intinya itu.

Tapi yang ingin saya katakan adalah, baik buruh maupun pengusaha sama-sama terkena dampak (kenaikan BBM).

Saat ini masih sering terjadi konflik pengupahan buruh dan pengusaha, apa tanggapan dan solusi Anda?

Ya pasti kalau upah itu dibahas terus-menerus, antara dua pihak yang kepentingannya berbeda ya pasti akan konflik terus, enggak akan pernah berhenti. Oleh karena itu harus dicari cara yang memungkinkan kedua belah ini untuk bisa menyimpan energi dalam rangka pembahasan itu.

Makanya, saya punya pikiran, mungkin kita harus menggeser isu upah itu ke sistem pengupahan. Nah di sana nanti bagaimana kita berdialog mengenai skala upah sehingga pengupahan seseorang itu akan dilihat dari berbagai variable, ada variable jabatan, ada variable tanggung jawab, dan sebagainya. Itu misalnya, sebagai sebuah ide.

Nah, dari situ orientasi kita adalah soal kesejahteraan buruh, jadi bukan melulu pada upahnya. Sehingga dari sana juga kita harapkan mungkin ada treatment-treatment menyangkut soal insentif-insentif yang mungkin bisa diberikan pengusaha kepada buruh.

Sekarang masih marak kasus illegal outsourcing dalam hubungan industrial di Indonesia, apa tanggapan dan solusi Anda?

Ya, kita akan melakukan pengawasan yang ketat. Saya akan perintahkan direktorat pengawasan di Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk lebih sering turun ke lapangan untuk memastikan apakah norma-norma ketenagakerjaan, termasuk soal illegal outsourcing itu masih terjadi atau ndak. Kalau masih terjadi ya kita harus teges (tegas).

Apa tanggapan Anda tentang isu perlindungan akan kesehatan dan keselamatan kerja karena masih banyak buruh yang disuruh beli alat keselamatan sendiri oleh perusahaannya, padahal harusnya perusahaan yang menyediakan.

Ya sama, itu kaitannya masih soal pengawasan. Itu menjadi kewajiban dari pengawasan terhadap norma-norma ketenagakerjaan, kalau pengawasannya kita maksimalkan… bahkan saya berencana untuk online-kan sistem pengawasannya sehingga kita bisa lebih efektif dalam melakukan pengawasan dan sekaligus memberikan rekomendasi penindakan.

Ruang komunikasi antara serikat buruh dan asosiasi pengusaha masih rendah, bagaimana cara meningkatkannya lagi?

Kan sudah ada lembaga tripartite, rendah bagaimana? Ada buruh di situ, ada pengusaha di situ. Ada bipartite. Sebenarnya gini lho, kalau mau bagus sebenarnya, itu buruh sama pengusaha selesaikan di forum bipartitnya sehingga kalau bisa selesai itu menjadi jauh lebih bagus sehingga kehadiran pemerintah menjadi tidak diperlukan. Itu artinya, harus ada pemahaman bersama, harus ada, istilahnya, keterbukaan juga. Misalnya perusahaan harus fair kalau dia untung ya harus bilang untung, jangan sampai sudah untung, bilangnya rugi, lalu enggak ngasih kompensasi (ke buruh).

Menjelang pemberlakuan pasar bebas ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, pemerintah diminta menyediakan sarana prasarana, termasuk upah layak, apa tanggapan Anda?

Pasar bebas itu yang akan masuk bukan buruh ke Indonesia, tapi itu tenaga kerja sektor formal yang akan banyak. Doktor, insinyur, mungkin nanti presenter, kira-kira begitu. Yang akan masuk seperti itu. Jadi ini justru perlindungan terhadap tenaga kerja kita di sektor formal itu yang diperlukan, jadi seperti bagaimana kita melindungi pekerja-pekerja di sektor perhotelan, agar nanti mereka tidak diganti, misalnya nanti tiba-tiba manajemennya dari luar negeri, ya kan.

Orang yang sudah lama berkarier di bidang perhotelan, di situ lalu tidak dapat tempat, gitu. Jadi lebih di soal itunya. Dan kita akan pastikan perlindungannya akan lebih baik.

Presiden Jokowi selalu mengatakan akan melakukan Revolusi Mental. Apa revolusi Mental yang akan Anda lakukan di Kementerian Tenaga Kerja?

Banyak. Misalnya kita mendorong dilakukan efisiensi anggaran, ya kan. Kita dorong pelayanan agar diberikan agar lebih mudah, tepat. Itu bagian dari revolusi mental. Ada banyak lagilah.