Jokowi Jangan Salah Pilih Jaksa Agung dan Kapolri

Suara.com - Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane mengatakan tantangan terbesar pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat ini adalah bagaimana merealisasikan harapan seluruh rakyat untuk masa depan Indonesia yang lebih baik, terutama dalam penegakan hukum. Itu sebabnya, kata Neta, setelah menetapkan Jaksa Agung yang baru, Jokowi dan JK harus segera menetapkan Kapolri pengganti Jenderal Sutarman.

"Tampilnya Kapolri dan Jaksa Agung yang baru akan mengimbangi kinerja Menkumham dan Menko Polhukam yang baru. Para pejabat baru ini mesti bisa bersinergi dan saling melengkapi serta tidak ada ketimpangan satu sama lain dalam membangun sistem hukum di pemerintahan baru Jokowi-JK," demikian dikatakan Neta dalam pernyataan pers yang diterima suara.com, Selasa (11/11/2014).

Menurut Neta sinergi kinerja Jaksa Agung dan Kapolri baru merupakan tolok ukur bagi keberhasilan pembangunan hukum pemerintahan baru. Untuk itu, kata dia, Jokowi-JK harus benar-benar menjadikan Polri dan Kejaksaan Agung sebagai lokomotif gerakan Revolusi Mental.

"Bagaimana pun Revolusi Mental tidak akan berhasil tanpa penegakan supremasi hukum. Sebab itu, Jokowi-JK dituntut untuk bisa merealisasikan gerakan Revolusi Mental tersebut lewat penataan serta perubahan di jajaran pimpinan Polri dan Kejaksaan Agung agar janji di masa kampanye tersebut tidak hanya menjadi retorika," kata Neta.

IPW berharap Jokowi-JK memilih figur profesional untuk Jaksa Agung dan Kapolri. Khusus untuk Jaksa Agung, kata Neta, sebaiknya bukan dari kalangan partai maupun kalangan internal kejaksaan. Dengan demikian, Jaksa Agung dan Kapolri bisa agresif memburu para pengemplang pajak, mafia pajak, mafia proyek, mafia migas, mafia hukum, dan mafia lainnya serta para koruptor yang selama ini merugikan kekayaan negara.

"Kejaksaan dan Polri harus diarahkan pemerintahan Jokowi-JK bisa mengimbangi dan melengkapi kinerja KPK selama ini. Sehingga ke depan para koruptor dan penjarah kekayaan negara bisa diberantas. Apa artinya Revolusi Mental jika para mafia dan koruptor masih mengkooptasi negeri ini," kata Neta.