Suara.com - Juru lobi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) Pramono Anung menerangkan, ada empat kesepakatan setelah pertemuan dengan ketua umum partai KIH di Kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Selasa (12/11/2014) sore.
"Apa yang sudah disepakati tim juru lobi dalam hal ini saya, Olly (Dondonkambey), Hatta (Rajasa), dan Novanto (Setya Novanto) terhadap persoalan yang menyangkut alat kelengkapan itu telah disepakati, termasuk jumlahnya," kata Pramono di DPR, Jakarta, Rabu (12/11/2014).
Isi perjanjaian lainnya, sambung Pramono, yaitu untuk menyelesaikan kisruh KIH-Koalisi Merah Putih (KMP) akan diselesaikan lewat Badan Legislatif (Baleg). Ketiga, batas akhir penyelesaian sengketa KIH-KMP ini selesai sebelum 5 Desember.
"Kemudian, keempat, ada beberapa pasal yang dianggap bisa membahayakan sistem presidensial. Itu bagian yang kemudian diminta untuk duduk bersama dan dibicarakan dengan teman KMP," tegas Pramono.
Dia menerangkan, Baleg merupakan pintu masuk untuk revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan tata tertib (tatib). Karenanya, KIH akan mengisi anggotanya pada Baleg dalam waktu dekat.
"Kita tidak bicara lagi kocok ulang, sah dan tidak sah. Yang kita bicarakan adalah membentuk alat kelengkapan dewan," paparnya.
"Kalau MD3 terbentuk yang baru dan tatib baru, kemudian kedua belah pihak mengusulkan nama dan alat kelengkapan, saya yakin cara ini lebih baik," sambungnya.
Namun, Pramono tidak menerangkan pasal dalam UU MD3 yang mana yang akan diubah.
"Itu rahasia negara. Ini berkaitan dengan hak menyatakan pendapat dan sebagainya," tutur Politisi PDI Perjuangan ini.
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Mahfud MD Bongkar 'Permainan' Pejabat di Balik Pelarian Koruptor Rp189 Triliun
-
Habiburokhman ke Kapolri: Jangan Risau Ada Oknum, yang Penting Institusi Berani Tindak Tegas
-
Kasus Suap PN Depok, KPK Telusuri Riwayat Mutasi Dua Hakim Tersangka
-
Kepala Dishub DKI Jadi Calon Wali Kota Jaksel, DPRD Soroti Ego Sektoral dan Lambannya Birokrasi
-
Biaya Haji 2026 Tak Naik, Tapi Sumber Dana Rp1,77 Triliun Masih Gelap
-
Pastikan Ketersediaan Minyakita Aman, Dirut Bulog Sidak Pasar-pasar Di Jakarta
-
Warisan Orba dan Rawan Intervensi, Pakar Usul Peradilan Militer RI Adopsi Sistem Eropa
-
Manuver Gibran dan Prabowo ke NasDem Jadi Sorotan, Arah Politik 2029 Mulai Terbaca?
-
Selat Hormuz Jadi Contoh, Andi Widjajanto Ungkap Ancaman Perang Rantai Pasok
-
Gus Irfan Jamin War Tiket Haji Tak Bikin Antrean Hangus: Jemaah Jangan Takut