Suara.com - Puluhan wartawan yang tergabung dalam Koalisasi Wartawan Makassar menggelar aksi unjuk rasa menuntut Kapolrestabes Makassar dan Kapolda Sulsel mundur.
"Ini sebagai reaksi dari tindak kekerasan yang dilakukan oknum polisi terhadap tujuh orang jurnalis yang melakukan peliputan aksi demo di Universitas Negeri Makassar (UNM) kemarin," kata salah seorang wartawan Ridwan yang berorasi di "Flyover", Makassar, Jumat (14/11/2014).
Dalam pernyataan sikap koalisi wartawan Makasssar disebutkan, tindakan anarkis oknum aparat kepolisian dalam menyikapi unjuk rasa ataupun demo terkait isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), sudah melampaui batas.
Padahal tugas utama pihak Polrestabes dan Polda Sulsel adalah mengayomi masyarakat dan menciptakan rasa aman. Berkaitan dengan hal itu, kasus penganiayaan terhadap wartawan harus dituntaskan dan tidak boleh ada keberpihakan dari aparat keamanan yang menanganinya.
Kepada pihak yang berkompeten, juga diminta untuk menyeret pelaku kekerasan ke pengadilan umum, serta melakukan pemeriksaan disiplin profesi internal kepolisian.
"Kami mendesak agar Kapolri mencopot Kapolda Sulsel dan Kapolrestabes Makassar, karena secara struktur telah gagal melindungi masyarakat sipil dari aksi kekerasan aparat mereka sendiri," katanya.
Aksi anarkis terjadi pasca wakapolrestabes terkena busur dan pihak keamanan melakukan penyisiran dalam kampus UNM. Sejumlah wartawan foto dan televisi yang meliput kejadian itu, turut mendapatkan bogem mentah dan tendangan aparat. Bahkan beberapa jurnalis direbut kartu memorinya dari kamera.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Sepatu Adidas Diskon 60 Persen di Sports Station, Ada Adidas Stan Smith
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 7 Sabun Muka Mengandung Kolagen untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Tetap Kencang
- 15 Merek Ban Mobil Terbaik 2025 Sesuai Kategori Dompet Karyawan hingga Pejabat
Pilihan
-
Polemik RS dr AK Gani 7 Lantai di BKB, Ahli Cagar Budaya: Pembangunan Bisa Saja Dihentikan
-
KGPH Mangkubumi Akui Minta Maaf ke Tedjowulan Soal Pengukuhan PB XIV Sebelum 40 Hari
-
Haruskan Kasus Tumbler Hilang Berakhir dengan Pemecatan Pegawai?
-
BRI Sabet Penghargaan Bergengsi di BI Awards 2025
-
Viral Tumbler Tuku di Jagat Maya, Berapa Sebenarnya Harganya? Ini Daftar Lengkapnya
Terkini
-
Antrean Bansos Mengular, Gus Ipul 'Semprot' PT Pos: Lansia-Disabilitas Jangan Ikut Berdesakan
-
Prabowo Jawab Desakan Status Bencana Nasional: Kita Monitor Terus, Bantuan Tak Akan Putus
-
Rajiv Desak Polisi Bongkar Dalang Perusakan Kebun Teh Pangalengan: Jangan Cuma Pelaku Lapangan
-
KPK Akui Lakukan Eksekusi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Sesaat Sebelum Dibebaskan
-
Dongkrak Pengembangan UMKM, Kebijakan Memakai Sarung Batik di Pemprov Jateng Menuai Apresiasi
-
Gerak Cepat Athari Gauthi Ardi Terobos Banjir Sumbar, Ribuan Bantuan Disiapkan
-
Prabowo Murka Lihat Siswa Seberangi Sungai, Bentuk Satgas Darurat dan Colek Menkeu
-
Krisis Air Bersih di Pesisir Jakarta, Benarkah Pipa PAM Jaya Jadi Solusi?
-
Panas Kisruh Elite PBNU, Benarkah Soal Bohir Tambang?
-
Gus Ipul Bantah Siap Jadi Plh Ketum PBNU, Sebut Banyak yang Lebih Layak