Suara.com - Tak tahan dengan sikap majikan, tenaga kerja Indonesia asal Kepung, Kediri, Jawa Timur, Erni Purwantini (45), nekat melompat dari apartemen Askar Mentiri, Brunei Darussalam. Akibatnya, perempuan yang baru bekerja selama lima bulan di tempat tersebut patah kaki dan kini dirawat di Rumah Sakit Ripas, Brunei.
Menurut informasi dari relawan Buruh Migran Indonesia di Brunei, Starly, yang disampaikan kepada suara.com pada Senin (17/11/2014), kasus tersebut terjadi pada Minggu (16/11/2014).
Starly yang saat ini menunggu korban di RS Ripas menjelaskan kasus tersebut bermula dari sikap keras dari majikan Erni. Selama ini, korban sering dimarahi majikan dan dikurung di dalam kamar.
Lama kelamaan, Erni tidak kuat bekerja di sana. Lalu, Erni memutuskan untuk melarikan diri. Tapi, karena hari pintu kamar apartemen dikunci dari luar oleh bos, ia nekat kabur lewat jalur lain.
Ia pun bergelantungan di dinding apartemen. Pelan-pelan, ia berhasil turun sampai lantai dua. Kemudian, ia berhasil lagi mencapai lantai satu. Di lantai satu, ia kurang beruntung. Di sana sudah tidak ada lagi pegangan untuk tangan.
"Dia minta tolong, memang ada orang yang melihat, tapi tidak mau menolong," kata Starly.
Akhirnya karena tidak kuat lagi bergelantungan, Erni nekat melompat dan jatuh ke tanah.
Waktu itu, ia tidak langsung mendapat pertolongan. Baru setengah jam kemudian, petugas polisi dan ambulans datang. Erni diantar ke hospital Ripas.
Tak lama kemudian, majikan Erni yang merupakan seorang tentara mendengar kabar tersebut dan ia datang ke rumah sakit. Apa yang terjadi?
"Majikan yang berprofesi tentara sudah datang mengunjungi dan marah-marah," kata Starly.
Kondisi Erni masih sadar saat berada di rumah sakit. Hari ini, kaki Erni rencana akan dioperasi.
Perrwakilan KBRI, Deny Tri Basuki, yang mendapat laporan kasus tersebut semalam menjenguk Erni ke rumah sakit. Ia juga membuat laporan ke kantor polisi.
Starly sangat menyayangkan kasus ini menimpa tenaga kerja Indonesia. Ia yakin hal ini bisa dicegah seandainya KBRI dapat memantau keadaan tenaga kerja dengan membuka hotline, misalnya.
"Apalagi di Brunei para TKI belum memperoleh hak libur sehingga resiko isolasi merupakan problem serius yang harus diperjuangkan pemerintah Indonesia sebagai bagian dari perlindungan TKI," kata Starly.
Berita Terkait
-
Program SMK Go Global Dinilai Bisa Tekan Pengangguran, P2MI: Target 500 Ribu Penempatan
-
Jurus Baru Prabowo: Ubah Bonus Demografi RI Jadi Solusi Global di Negara 'Aging Society'
-
Apakah Aisar Khaled dari Keluarga Kaya? Soroti TKI di Malaysia usai Diusir Warga Bali
-
Ada 400.000 Lowongan Kerja di Jerman, Pemerintah Push SMK Genjot Skill Bahasa Asing Sejak Kelas 1
-
CEK FAKTA: Raffi Ahmad Beri Giveaway Rp 1 Miliar untuk TKI
Terpopuler
- Daftar Prodi Berpotensi Ditutup Imbas Fokus Industri Strategis Nasional
- 5 Parfum Scarlett yang Wanginya Paling Tahan Lama, Harga Terjangkau
- Perjalanan Terakhir Nuryati, Korban Tragedi KRL Bekasi Timur yang Ingin Menengok Cucu
- Membedah 'Urat Nadi' Baru Lampung: Shortcut 37 KM dan Jalur Ganda Siap Usir Macet Akibat Babaranjang
- 5 Rekomendasi Sepeda Roadbike Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pemula hingga Harian
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
3 WNI Diciduk di Makkah Terkait Haji Ilegal, Ada Petugas yang Terlibat?
-
Butuh 2 Abad Samai Harta Prabowo, Perempuan Mahardika: Buruh Mustahil Sejahtera di Sistem Oligarki!
-
Borok Baru Fadia Arafiq, KPK Usut Dugaan Korupsi Jatah Makan Pasien RS Pekalongan
-
Rugikan Negara Rp2,1 Triliun, Eks Direktur SMP Divonis 4,5 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Kritik Rencana Sertifikasi Aktivis HAM, Legislator PKB: Perlindungan Tak Boleh Bergantung Negara
-
3 WNI Ditangkap Polisi Arab Saudi di Mekkah, Diduga Promosikan Haji Ilegal
-
Anggaran Rp4 T untuk 1.800 Perlintasan Kereta, DPR: Cukup Buat Palang Pintu, Gak Cukup Buat Flyover
-
Terungkap! Peran Eks Direktur SMP di Kasus Chromebook Bikin Heboh
-
Resmi! Pemerintah Bentuk Gugus Tugas Perbaikan Daycare Usai Marak Kekerasan Anak
-
May Day Bukan Wisata, Besok Perisai dan GMNI Aksi di Depan Gedung DPR