Suara.com - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengatakan telah mendapatkan arahan dari pimpinan KPK untuk membentuk unit gratifikasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang bertujuan mencegah tindak korupsi.
"Kami sudah mendapatkan arahan, berikutnya kita akan bentuk unit gratifikasi," kata Imam di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2014).
Imam mengatakan untuk merealisasikan hal itu peran dan fungsi semua inspektorat akan dimaksimalkan. Dengan demikian, kelak bisa mendeteksi segala hal yang bisa mengarah pada penyimpangan, terutama praktek korupsi.
"Kami akan memaksimalkan peran-peran inspektorat di situ, agar semua indikasi-indikasi itu bisa kita cegah sejak dini, kira-kira itu," katanya.
Seperti diketahui, Kemenpora merupakan salah satu lembaga yang memiliki catatan kasus korupsi. Di antaranya, di zaman Andi Mallarangeng menjadi menteri. Andi sekarang dipenjara karena kasus korupsi proyek Pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sarana Olahraga Nasional di Bukit Hambalang Bogor.
Andi divonis hakim Pengadilan Tipikor dengan penjara selama empat tahun. Akibat kasus tersebut, negara rugi besar, di antaranya proyek Hambalang tak berjalan lagi.
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
Fraksi Partai Nasdem Dukung Pilkada Lewat DPRD: Sesuai Konstitusi dan Pancasila
-
DPR Desak KPK Jelaskan Penghentian Penyelidikan Kasus Aswad Sulaiman Secara Transparan
-
Hadapi Tantangan Geografis, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak di Maluku Utara Jadi Fokus
-
AMAN Catat Konflik 202 Ribu Hektare Wilayah Adat Bengkulu Sepanjang 2025
-
Harapan Publik Tinggi, KPK Tegaskan Penghentian Kasus Aswad Sulaiman Berbasis Alat Bukti
-
Rentetan Kecelakaan Kerja di Galangan PT ASL Shipyard Kembali Terjadi, Polisi Turun Tangan
-
Viral Sekelompok Orang Diduga Berzikir di Candi Prambanan, Pengelola Buka Suara
-
Bahlil Lahadalia Jamu Cak Imin dan Zulhas Hingga Dasco di Kediamannya, Bahas Apa?
-
Tak Bisa Beli Roti Gegara Cuma Punya Uang Tunai: Kenapa Toko Lebih Suka Cashless?
-
Mendagri: Pemerintah Siapkan Bantuan Renovasi dan Hunian bagi Warga Terdampak Bencana Sumatra