Suara.com - Pengamat Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin, menilai apa yang dilakukan oleh DPR terhadap pemerintah adalah sebuah bentuk atau cara untuk mengasah keterampilan pemerintah dalam memimpin. Oleh karena itu, dia menyarankan agar pemerintah tidak perlu takut dengan langkah pengawasan yang diupayakan oleh lembaga legislatif saat ini.
"Pemerintah pasti butuh itu (sebagai) kekuatan penyeimbang, sebagai sparring partner Presiden yang bisa terus mengawasi dan mengasah keterampilan Presiden dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahan," ungkap Irman, dalam diskusi bertajuk 'Wajah Politik Kita', di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/11/2014).
Sehubungan dengan itu, Irman mengaku tidak setuju dengan pernyataan adanya kegaduhan politik terjadi di Tanah Air saat ini. Menurutnya, selama hal tersebut belum keluar dari koridor hukum yang ada, maka itu masih bisa dinilai sebagai sebuah kepedulian dari masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Hal itu juga menurutnya, karena kedaulatan terbesar dalam sebuah negara yang demokratis itu adalah berada di tangan rakyat.
"Jangan kita bilang ini kegaduhan. Selama masih dalam koridor UUD 1945, semuanya masih itu dalam konteks check and balances antara kekuasaan lembaga negara yang ada. Pemerintah di mana pun (begitu), ketika kita sepakat kedaulatan (ada) di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai UUD," tambahnya.
Irman pun berharap, dengan adanya masukan dari rakyat dan DPR, pemerintah akan dapat menjalankan pemerintahan dengan lancar, serta tentunya sesuai dengan aturan konstitusi yang ada.
"Harapannya, setelah mendapat masukan, bulan kedua dan ketiga jalannya pemerintahan dapat lancar," tutupnya.
Berita Terkait
-
Jusuf Kalla Resmi Laporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri: Bagi Saya Ini Penghinaan!
-
Prabowo: Jika Pemerintah Dinilai Tak Baik, Ganti Lewat Pemilu atau Impeachment
-
Buku Saku 0%, Cara Pemerintah Jelaskan Transformasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
-
Jusuf Kalla Minta Perkara Ijazah Jokowi Segera Diselesaikan: Meresahkan Masyarakat dan Buang Waktu
-
Ini Alasan Jusuf Kalla Polisikan Rismon Buntut Tudingan Pendanaan Dalam Kasus Ijazah Jokowi
Terpopuler
- 6 Motor Listrik Paling Kuat di Tanjakan 2026, Anti Ngeden dan Tetap Bertenaga
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- Therese Halasa, Perempuan Palestina yang Tembak Benjamin Netanyahu
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
Pilihan
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
-
Regime Change! Kongres AS Usul Donald Trump dan Menteri Perang Dicopot Pekan Depan
-
Kebakaran di Gedung Satreskrim Polres Jakarta Barat, 13 Mobil Damkar Dikerahkan
-
90 Menit yang Menentukan! Trump Tak Jadi Pakai Senjata Nuklir ke Iran karena Ditekan?
-
Donald Trump Umumkan Gencatan Senjata Perang Iran Selama Dua Pekan
Terkini
-
Wamen PPPA Soroti Lingkaran Setan Kemiskinan Akibat 'Banyak Anak Banyak Rezeki'
-
Indonesia Sambut Baik Gencatan Senjata Iran dan AS
-
Isu Perombakan Kabinet, Sekjen Partai Golkar Berharap Tidak Ada Kadernya yang Terkena Reshuffle
-
Prabowo Targetkan 3 Tahun Lagi Indonesia Bebas Sampah: Kita Punya Teknologi Buatan Sendiri
-
Lakukan Evaluasi Imbas 3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Pemerintah Bakal Tarik Pasukan Perdamaian?
-
Mahasiswa Desak MK Kabulkan Uji Materi UU TNI Terkait Tragedi Andrie Yunus
-
Polemik Kasus Chromebook dan Ancaman Trial by The Press di Era Digital
-
Buronan Interpol dan Bos Mafia Asal Inggris Akhirnya Dideportasi Imigrasi Ngurah Rai
-
Istana Belum Terima Hasil Investigasi PBB Penyebab 3 TNI Gugur di Lebanon
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Klaim Tak Tahu Soal Pembakaran Rumah Saksi dalam Kasus Suap Ijon Proyek