Presiden: TKI di Mesir Tanpa Perlindungan Hukum

Suara.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan buruh migran Indonesia (BMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) di Mesir agar berhati-hati, karena mereka tanpa perlindungan hukum akibat dokumen ilegal yang dimiliki.

"BMI di Mesir harus berhati-hati karena tidak ada perlindungan hukum akibat mereka umumnya ilegal," katanya dalam telekonferensi dengan BMI Mesir, Minggu.

Pernyataan Presiden Jokowi itu merupakan tanggapan atas keluhan yang disampaikan Ketua BMI Mesir Nuraini Hamzah menyangkut persoalan pelik yang dihadapi tenaga kerja wanita (TKW) di Mesir.

"Ada lebih dari 2.000 TKW ilegal di Mesir. Kami adalah korban penipuan dari oknum-oknum imigrasi, PJTKI, KBRI dan jaringan perdagangan manusia," kata Nuraini.

"Awalnya kami dijanjikan untuk bekerja di luar negeri, tapi nyatanya kami dijual di Mesir dengan harga 4.000-5.000 dolar AS per orang untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga," ujar Nuraini, TKW asal Nusa Tenggara Barat itu.

Nuraini mengakui dirinya dan semua rekan-rekan hidup di Mesir tanpa perlindungan hukum, karena tidak memiliki kontrak kerja, asuransi dan dokumen ketenagakerjaan lainnya.

Duta Besar RI untuk Mesir yang juga hadir dalam telekonferensi bertempat di Graha KSW atau Sekretariat Kekeluargaan Mahasiswa Jawa di Kairo itu mengamini pernyataan Jokowi.

"TKI di Mesir ini umumnya sangat berisiko karena tanpa perlindungan hukum. Oleh karena itu KBRI Kairo mendesak pihak berwenang di Indonesia untuk mencegah TKI tujuan Mesir," kata mantan Kapolda Metro Jakarta Raya itu.

Sementara itu, Lia, TKW asal Serang, Banten, dengan nada kesal mengungkapkan kejadian tragis yang dialaminya di Bandara Soekarno-Hatta saat kembali dari Mesir beberapa waktu lalu.

"Beberapa petugas di Bandara Soekarno-Hatta memaksa kami menukarkan uang dengan harga jauh di bawah nilai tukar resmi. Kopor kami juga diacak-acak, bahkan baju saya pun disuruh buka. Kami dizalimi," papar Lia dengan nada marah.

Menanggapi keluhan itu, Jokowi berjanji akan menghentikan penipuan dan pungutan liar di Bandara.

Jokowil juga mengamini tuntutan semua BMI untuk menghapus Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang selama ini dinilai menjadi alat pungutan liar saat tiba di Bandara.

Selain Mesir, telekonferensi berjulukan "e-blusukan" juga serentak digelar di tujuh negara lainnya mencakup Arab Saudi, Hong Kong, Malaysia, Brunei, Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura.

Para BMI di masing-masing negara itu secara bergiliran diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan keluhan.

Namun BMI Arab Saudi tidak sempat berdialong dengan Jokowi akibat layar monitornya mati menjelang penutupan acara. (Antara)