Suara.com - Rapat Paripurna Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar sempat memanas. Debat keras terjadi ketika pembacaan tata tertib pembentukan formatur untuk kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2014-2019. Bahkan, Paripurna sempat diskors beberapa menit karena debat ini tidak menemui jalan temu.
Salah satu peserta meminta jumlah formatur yang bertugas menyusun kepengurusan untuk ditambah dari satu orang menjadi dua orang di tiap perwakilan wilayah, barat, tengah, timur.
"Tiap wilayah harus dua orang perwakilan di formatur," ungkap anggota Rapat Paripurna di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Rabu (3/12/2014).
Interupsi pun langsung ramai menanggapi pendapat ini. Suasana rapat yang awalnya tenang kemudian langsung riuh. Salah satu kader perempuan terdengar menyampaikan aspirasinya.
"Kalau begitu, Kita juga harus ada keterwakilan perempuan di formatur," ujar dia disambut tepukan tangan dari penjuru ruangan rapat.
Nurdin Halid yang memimpin sidang kebingungan karena banyaknya interupsi. Dia pun meminta sidang diskors 2 menit dan meminta supaya seluruh Ketua DPD dan Ormas maju ke meja pimpinan rapat untuk berdiskusi.
Kemudian puluhan anggota rapat langsung menuhi panggung tempat pimpinan rapat. Namun, jumlah orang yang naik ke panggung semakin banyak membuat suasana makin riuh. Satu per satu kader Golkar yang naik, terpaksa turun karen keamanan yang berbadan kekar maju. Ical pun sempat ikut bergabung di meja pimpinan ini.
Sidang kemudian diskors dan meminta rapat tentang pembentukan formatur ini dipindahkan ke sebuah ruangan.
Tidak lama kemudian, Nurdin Halid membuka kembali rapat. Dia kemudian memutuskan untuk memasukan tambahan dalam formatur pembentukan kepengurusan.
"Untuk pembentukan kepengurusan, terdiri dari ketua umum dan 6 orang formatur, yang terdiri dari 2 orang perwakilan baik dari timur, tengah dan barat. Kemudian, dari ormas 2 orang, dengan catatan satu orang perempuan," katanya yang kemudian disepakati bersama dan diketok palu rapat.
Tim formatur yang akan dipimpin oleh Ical sebagai ketum terpilih nanti akan bertugas merumuskan kepengurusan partai Golkar 2014-2019. Sebab, dalam Munas ini yang melakukan pemilihan ketua umum ini hanya memunculkan satu nama, yaitu Ical.
Berita Terkait
-
Isu Munaslub 'Hantui' Golkar, Idrus Marham Sebut Bukan Dari Istana Dalangnya
-
Kaleidoskop 2024: Dinamika Parpol di Tahun Politik, Golkar Dipimpin Bahlil, PDIP Takut Diawut-awut
-
Jokowi Ungkap Alasan Pakai Kemeja Kuning Saat Hadiri Penutupan Munas Golkar, Begini Katanya
-
Berkemeja Kuning, Jokowi Dan Prabowo Hadiri Penutupan Munas Golkar Malam Ini
-
Sah! Jadi Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia Terima Panji Kebesaran dan Ucapkan Ikrar Ini
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Merah Putih: Hasan Nasbi hingga Kadir Karding Bakal Dilantik Sore Ini?
-
Tomsi Tohir Desak Pemda Turun ke Lapangan Kendalikan Inflasi, Bukan Hanya Rapat
-
Fadli Zon Jajaki Pendirian Rumah Budaya Indonesia di Beijing
-
Pasokan Terancam di Selat Hormuz, Tren Kenaikan Harga Minyak Belum Reda
-
Bos Perusahaan Rokok PT Gading Gadja Mada Dipanggil KPK untuk Kasus Bea Cukai
-
Isu Reshuffle Sore Ini, Bahlil: Ya Nanti Kita Lihat
-
Soal Pembatasan Uang Tunai saat Pemilu, Hensa: Harus Tegas dan Bisa Ditegakkan
-
Fakta Miris Daycare di Indonesia: 44 Persen Ilegal dan Mayoritas Pengasuh Tak Tersertifikasi
-
Lagi, KPK Periksa Dua Bos Travel Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Pemerintah Klaim Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Ganggu UMKM