Suara.com - Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan, pengurangan jam kerja tidak akan diterapkan untuk semua Pegawai Negeri Sipil Perempuan. Hanif mengungkapkan hal ini terkait wacana dari Wakil Presiden Jusuf Kalla yang akan mengurangi jam kerja bagi PNS perempuan.
Kata dia, hanya PNS perempuan yang mempunyai anak kecil yang jam kerjanya akan dikurangi.
"Sebenarnya tujuannya untuk memastikan agar anak-anak kita memperoleh kasih sayang, pendidikan dan perhatian dari para ibu yang bekerja. Formula yang ditawarkan bapak JK itu pengurangan jam kerja," ungkap Hanif di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis (4/12/2014).
"Nah itu sedang kami kaji dulu, formulanya sebenarnya banyak untuk bisa mencapai tujuan itu," katanya.
Hanif menjelaskan, aturan ini juga menuai pro dan kontra. Banyak masyarakat yang mendukung wacana tersebut, namun tidak sedikit pula para pekerja perempuan yang protes dan menganggap bahwa itu akan menjadi pembatas untuk meniti karier.
"Itu kan wacana yang tujuannya baik. Kalau dianggap diskriminasi itu soal cara pandang saja," jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mewacanakan untuk memberi kelonggaran atau mengurangi jam kerja bagi kaum perempuan, yakni pengurangan satu jam sebelum masuk kerja, dan satu jam pulang lebih cepat.
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
Pilihan
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
Terkini
-
BI Luncurkan Layanan Baru Penukaran Uang Rusak, Warga Sumsel Kini Punya Lebih Banyak Pilihan
-
Dicap Menteri Problematik, Menhut Raja Juli Dikecam Usai Prioritaskan Hutan untuk TNI
-
Tol Akses Patimban Capai 68 Persen, Pemerintah Kebut Konektivitas ke Pelabuhan Strategis Nasional
-
Metodologi Audit BPKP Dinilai Tak Konsisten, Pakar Desak Evaluasi Total
-
Ada Jejaring Kolektif, Pakar Ungkap Kekayaan Negara Bocor Puluhan Tahun ke Kantong Pribadi
-
Truk Hantam Motor Scoopy di Cileungsi, Penjaga Warung Madura Tutup Usia di Tempat?
-
Perempuan Kini Tak Hanya Menabung, Tapi Juga Mulai Memilih Investasi yang Berdampak
-
Stop Jadi Beban Jalanan, Jasa Raharja-Korlantas Polri Perangi Budaya Melawan Arus
-
Industri Hiburan Indonesia Naik Kelas, Teknologi Jadi Senjata Baru di Balik Pengalaman Spektakuler
-
Bale by BTN Permudah Masyarakat Miliki Rumah Lewat Kolaborasi dengan Rumah123