Suara.com - Indonesia Police Watch menilai Polri perlu mengubah orientasinya dengan tidak cenderung memilih menggunakan produk luar negeri tapi lebih fokus menggunakan produk dalam negeri.
Dari siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Kamis (4/12/2014), IPW menyebutkan hal itu penting agar industri strategis dalam negeri bisa berkembang lebih pesat.
Menurut Ketua Presidium IPW Neta S. Pane, TNI sudah mulai fokus ada produk dalam negeri untuk melengkapi alutsistanya.
IPW menyayangkan sikap elit Polri yang masih cenderung memilih produk luar negeri.
Menurutnya, fakta ini terlihat dari Data Rencana Kebutuhan Almatsus Polri Tahun Anggaran 2015 yang mengungkapkan Polri akan membeli sejumlah peralatan dari luar negeri senilai 492 juta dolar AS (sekitar Rp5,9 triliun) melalui proyek kredit ekspor (KE).
Neta menyebutkan peralatan yang akan dibeli Polri dari luar negeri itu antara lain 28 unit water canon seharga 90 juta dolar AS, 14 unit kapal patroli tipe B1 seharga 40 juta dolar AS, 11 unit helikopter ringan double engine senilai 132 juta dolar AS, dan lainnya. Sebenarnya berbagai peralatan itu sudah bisa diproduk di dalam negeri, seperti melalui PT Pindad, PT PAL ataupun PT IPTN.
"Tampaknya pemerintahan Presiden Jokowi perlu mengingatkan elit Polri lebih mengutamakan industri strategi dalam negeri untuk melengkapi peralatannya. Apalagi TNI sudah melakukannya, dengan memesan sejumlah alutsista ke sejumlah industri strategi dalam negeri," kata Neta.
Ia menilai pembelian peralatan Polri ke luar negeri melalui KE hanya menambah beban utang pemerintah.
Selama 10 tahun terakhir proyek KE Polri sudah menambah utang pemerintah sebesar Rp36,9 triliun.
"Besarnya utang yang dibebankan Polri dari proyek KE ini sudah saatnya dievaluasi, untuk kemudian ditinjau ulang," ujarnya.
Ia mendorong pemerintah untuk mengevaluasi dan mengaudit secara menyeluruh terhadap proyek pengadaan Polri terutama yang dibiayai utang luar negeri.
Neta menambahkan Polri perlu didorong agar meniru TNI yang membeli alutsista dari industri dalam negeri. "Agar industri dalam negeri berkembang, pemerintah tidak dibebani utang dan proyek pengadaan di Polri tepat guna," katanya. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
Kerry Riza Ajak Masyarakat Lihat Perkaranya Berdasarkan Fakta Bukan Fitnah
-
Dugaan Korupsi Minyak Mentah: Saksi Bantah Ada Kontrak Sebut Tangki BBM OTM Jadi Milik Pertamina
-
Menuju JFSS 2026, Pemerintah dan Kadin Sepakat Ketahanan Pangan Jadi Prioritas Nasional
-
Aceh Tamiang Dapat 18 Rumah Rehabilitasi, Warga Bisa Tinggal Tenang
-
Usai di Komdigi, Massa Demo Datangi Polda Metro Jaya Minta Usut Kasus Mens Rea
-
Profil Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa: dari Pilot ke Pemimpin Provinsi Baru
-
Catatan Kritis Gerakan Nurani Bangsa: Demokrasi Terancam, Negara Abai Lingkungan
-
Satgas Pemulihan Bencana Sumatra Gelar Rapat Perdana, Siapkan Rencana Aksi
-
Roy Suryo Kirim Pesan Menohok ke Eggi Sudjana, Pejuang atau Sudah Pecundang?
-
Saksi Ungkap Rekam Rapat Chromebook Diam-diam Karena Curiga Diarahkan ke Satu Merek