Suara.com - Indonesia Police Watch menilai Polri perlu mengubah orientasinya dengan tidak cenderung memilih menggunakan produk luar negeri tapi lebih fokus menggunakan produk dalam negeri.
Dari siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Kamis (4/12/2014), IPW menyebutkan hal itu penting agar industri strategis dalam negeri bisa berkembang lebih pesat.
Menurut Ketua Presidium IPW Neta S. Pane, TNI sudah mulai fokus ada produk dalam negeri untuk melengkapi alutsistanya.
IPW menyayangkan sikap elit Polri yang masih cenderung memilih produk luar negeri.
Menurutnya, fakta ini terlihat dari Data Rencana Kebutuhan Almatsus Polri Tahun Anggaran 2015 yang mengungkapkan Polri akan membeli sejumlah peralatan dari luar negeri senilai 492 juta dolar AS (sekitar Rp5,9 triliun) melalui proyek kredit ekspor (KE).
Neta menyebutkan peralatan yang akan dibeli Polri dari luar negeri itu antara lain 28 unit water canon seharga 90 juta dolar AS, 14 unit kapal patroli tipe B1 seharga 40 juta dolar AS, 11 unit helikopter ringan double engine senilai 132 juta dolar AS, dan lainnya. Sebenarnya berbagai peralatan itu sudah bisa diproduk di dalam negeri, seperti melalui PT Pindad, PT PAL ataupun PT IPTN.
"Tampaknya pemerintahan Presiden Jokowi perlu mengingatkan elit Polri lebih mengutamakan industri strategi dalam negeri untuk melengkapi peralatannya. Apalagi TNI sudah melakukannya, dengan memesan sejumlah alutsista ke sejumlah industri strategi dalam negeri," kata Neta.
Ia menilai pembelian peralatan Polri ke luar negeri melalui KE hanya menambah beban utang pemerintah.
Selama 10 tahun terakhir proyek KE Polri sudah menambah utang pemerintah sebesar Rp36,9 triliun.
"Besarnya utang yang dibebankan Polri dari proyek KE ini sudah saatnya dievaluasi, untuk kemudian ditinjau ulang," ujarnya.
Ia mendorong pemerintah untuk mengevaluasi dan mengaudit secara menyeluruh terhadap proyek pengadaan Polri terutama yang dibiayai utang luar negeri.
Neta menambahkan Polri perlu didorong agar meniru TNI yang membeli alutsista dari industri dalam negeri. "Agar industri dalam negeri berkembang, pemerintah tidak dibebani utang dan proyek pengadaan di Polri tepat guna," katanya. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
Puan Maharani Meradang! Kecam Skandal Pelecehan Seksual di UI, IPB, dan ITB
-
Harga Plastik Naik Gila-Gilaan, Puan Maharani Ajak UMKM Beralih ke Kemasan Daun
-
Driver Ojol Dianiaya di Labuan Bajo, Sorotan pada Keamanan Destinasi Super Prioritas
-
Cak Imin Soroti Mitra MBG yang Flexing di Medsos: Euforia Pengusaha Baru
-
Lebih dari 20% Wilayah Pesisir Alami Perubahan Air Tanah, Ancaman Salinisasi Menguat
-
Lagi, Donald Trump Posting Foto Bareng Yesus Lagi Begini
-
Ketua Ombudsman Jadi Tersangka, DPR Syok dan Desak Konsolidasi Internal
-
Buntut Insiden Rapat Revisi UU TNI, 4 Prajurit Segera Disidang: Motif Diduga Dendam Pribadi
-
Pramono All Out Demi Boyong BTS ke JIS: Jamin Bebas Macet dan Akses KRL Langsung!
-
Blokade Selat Hormuz Dianggap Perjudian Trump, Kalau Misi Gagal Ekonomi Dunia Hancur