Suara.com - Fraksi Golkar DPR tidak mau mengakui adanya surat pengajuan anggota fraksi Golkar versi Musyawarah Nasional (Munas) Jakarta yang disampaikan Ibnu Munzir dan Leo Nababan kepada Ketua DPR Setya Novanto, hari ini, Rabu (17/12/2014).
"Kami minta pada pimpinan DPR untuk tidak menanggapi surat itu dan bila perlu kembalikan surat itu karena tidak ada dasar hukumnya," kata Ketua Fraksi Golkar versi Munas Bali Ade Komaruddin dalam konfrensi persnya, di fraksi Golkar, Rabu (17/12/2014).
Menurutnya, sikap Ketua DPR Setya Novanto yang menerima surat ini hanya sebatas legalitas. Namun, tetap tidak akan diterima.
"(Menerima) itu kan mekanisme. Kalau ada surat, dari siapapun akan dibahas di pimpinan DPR," ujarnya.
Dia menerangkan, pemerintah secara resmi telah menyampakan melalui Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly kemarin bahwa perselisihan dua kubu Munas Bali dan Munas Jakarta diserahkan mekanisme internal Mahkamah Partai. Dan, apabila tidak tercapai kesepakatan maka jalan terakhr yang dtempuh adalah melalui pengadilan.
Menkumham atas nama pemerintah juga menegaskan secara resmi kepengurusan Partai Golkar sah dan diakui pemerintah saat ini adalah kepengurusan hasil Munas Riau tahun 2009 Dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Idrus Marham sebagai Sekretaris Jenderal.
Dengan demikian kepemimpinan dan kepengurusan Fraksi Partai Golkar maka yang ada saat ada saat ini di DPR RI tetap sah sesuai SK Partai Golkar No KEP-362/DPP/Golkar/X/2014 tertanggal 16 Oktober 2014.
"Kami menyayangkan surat itu (pengajuan nama fraksi) yang lawan keputusan Menkumham tentang status Partai Golkar selama ini," tegas Ade.
Ade menambahkan, Fraksi Golkar versi Munas Bali mengakui ada sedikit kekecewaan dengan putusan Menkumham ini. Namun, hal ini bukan malah dilawan sebab sudah menjadi keputusan resmi pemerintah.
"Kita bersikap dewasa saja karena kalau begini menjadi lelucon orang lain. Jangan kaya anak kecil. Tolong teman berpolitik secara santun dengan UU yang ada," tuturnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
- Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Janji Lindungi Industri Rokok Lokal, Mau Evaluasi Cukai Hingga Berantas Rokok China
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Ratu Tisha Lengser: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar PSSI?
Terkini
-
Usai Dipecat PDIP, Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin yang 'Mau Rampok Uang Negara' Bakal di-PAW
-
Siapa Bupati Buton Sekarang? Sosoknya Dilaporkan Hilang di Tengah Demo, Warga Lapor Polisi
-
Stok Beras Bulog Menguning, Komisi IV DPR 'Sentil' Kebijakan Kementan dan Bapanas
-
Prabowo Terbang ke Jepang, AS, hingga Belanda, Menlu Sugiono Beberkan Agendanya
-
Jokowi Gagas Prabowo - Gibran Kembali Berduet di 2029, Pakar: Nasibnya di Tangan Para "Bos" Parpol
-
Pidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Mengulang Sejarah Perjuangan Diplomasi Prof Sumitro
-
Prabowo Ubah IKN jadi Ibu Kota Politik Dinilai Picu Polemik: Mestinya Tak Perlu Ada Istilah Baru!
-
11 Tahun DPO hingga Lolos Nyaleg, Jejak Litao Pembunuh Anak Ditahan usai Jabat Anggota DPRD
-
Apa Itu Tax Amnesty? Menkeu Purbaya Sebut Tidak Ideal Diterapkan Berulang
-
Sebut Hasil Rekrutmen Damkar Diumumkan Pekan Depan, Pramono: Saya Minta Jangan Terlalu Lama