Suara.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Nasional Demokrat Patrice Rio Capella menilai langkah Presiden Joko Widodo menunjuk pelaksana tugas Kapolri Komisaris Jenderal Badroeddin sudah tepat karena dilakukan dalam keadaan yang mendesak.
"Ada yang mengatakan posisi yang memaksa itu boleh plt. Apakah sekarang memaksa atau tidak? Menurut saya memaksa, bagaimana tidak. Sutarman dihentikan dan calon Kapolri tersangka. Menurut saya sudah memaksa," kata Patrice di DPR, Jakarta, Senin (19/1/2015).
Badroeddin diangkat jadi plt karena Kapolri yang disetujui DPR, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, sedang terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi sehingga belum dilantik Presiden untuk menggantikan Jenderal Sutarman yang telah diberhentikan dari jabatan Polri 1 pada akhir pekan lalu.
Kendati demikian, Patrice berharap penempatan Badroeddin sebagai Plt Kapolri tidak terlalu lama, mengingat nanti akan banyak kebijakan strategis yang tidak bisa putuskan seorang plt.
"Pertama harus dijelaskan berapa lama plt itu agar ada kepastian, apakah 3 bulan diberikan kesempatan atau 6 bulan. Sehingga nanti pengambilan keputusan strategis di polri tidak dibiarkan terlalu lama," katanya.
Senada dengan Patrice, Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Azis Syamsudin berharap dalam satu dua hari ke depan, Presiden bisa memutuskan Kapolri definitif.
"Kami harapkan plt tidak terlalu lama, dalam satu hari dua hari ini ada keputusan dari Presiden," kata Azis.
Fraksi-fraksi di Komisi III, kata Azis, telah meminta pimpinan DPR untuk menjadwalkan rapat konsultasi dengan Presiden untuk menyikapi jabatan Kapolri.
Berita Terkait
-
Melengos Tak Disalami, Heboh SBY Cueki Kapolri Listyo Sigit di HUT TNI, Publik Curigai Gegara Ini!
-
Rocky Gerung: 'Hantu' Isu Lama Jokowi akan Terus Bayangi Pemerintahan Prabowo
-
Perkap Baru, Polisi Bisa Tembak Penyerang Markas Pakai Peluru Tajam! Ini Aturan Lengkapnya
-
Janji Kapolri Sigit Serap Suara Sipil Soal Kerusuhan, Siap Jaga Ruang Demokrasi
-
Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan, Tapi Bukti Inklusivitas Reformasi
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Daftar Harga HP Xiaomi Terbaru Oktober 2025: Flagship Mewah hingga Murah Meriah
-
Kepala Daerah 'Gruduk' Kantor Menkeu Purbaya, Katanya Mau Protes
-
Silsilah Bodong Pemain Naturalisasi Malaysia Dibongkar FIFA! Ini Daftar Lengkapnya
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
Terkini
-
Lewat JAKI Sepi, Warga Jakarta Pilih Curhat Langsung ke Instagram Pramono - Rano
-
Jadi Tersangka Korupsi PLTU Kalbar, Kenapa Adik Jusuf Kalla hingga Eks Direktur PLN Tidak Ditahan?
-
Meteor Sebesar Apartemen Guncang Cirebon, BRIN: Jika Jatuh di Darat Kawahnya 5 Meter
-
Operasi SAR Ponpes Al Khoziny Selesai, 61 Jenazah dan 7 Potongan Tubuh Ditemukan dari Reruntuhan
-
Takdir atau Kelalaian? Polisi akan Usut Ambruknya Musala Al Khoziny yang Renggut 63 Nyawa Santri
-
Bobby Nasution Tamatan Apa? Ditegur Kemendagri karena Inflasi Sumut
-
KPK Ungkap Alasan Diam-diam Periksa Gubernur Kalbar Ria Norsan pada Akhir Pekan
-
Gegara Dana Transfer Rp15 T Dipangkas, Pramono Minta Restu Purbaya Pakai Rp200 Triliun di Himbara
-
Agak Laen! Ayah-Anak Kompak jadi Maling, Sudah 17 Kali Gasak Motor
-
Halim Kalla Tersangka Korupsi PLTU Rp1,35 Triliun, Kronologi Lengkap Skandal PLN Terkuak