Suara.com - Untuk mencegah terjadinya intervensi dari pihak luar, pemerintah diminta menempatkan Kepolisian Indonesia di bawah Kementerian Dalam Negeri. Pengajar Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, Bambang Widodo Umar mengatakan, dengan berada langsung di bawah Presiden, Kepolisian Indonesia kerap dijadikan alat politik oleh pihak-pihak tertentu.
Kasus penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Badan Reserse dan Kriminal merupakan bukti bahwa di polisi bisa dengan mudah dintervensi oleh kekuatan politik. Kata dia, menempatkan polisi di bawah Kementerian Dalam Negeri bisa mengurangi intervensi itu.
“Kalau berada di bawah departemen, polisi akan menjadi alat negara. Ini sama seperti TNI yang berada di bawah Kementerian Pertahanan. Dengan berada di bawah departemen, maka akan lebih mudah untuk mengontrol institusi polri. Selain itu, pengawasan juga menjadi semakin gampang,” katanya kepada suara.com melalui sambungan telepon, Sabtu (24/1/2015).
Bambang menambahkan, menempatkan polisi di bawah departemen tidak akan mengurangi fungsi dan tugasnya. Namun, kata dia, untuk bisa merealisasikan itu harus diamandemen terlebih dahulu UU Polri.
Dia menambahkan, saat ini sumber daya manusia yang ada di Kepolisian Indonesia bisa dengan mudah diintervensi dar luar terutama terkait politik dan juga ekonomi. Kata dia, para perwira tinggi di polisi kerap meminta dukungan politik dari pihak luar. Ini yang membuiat di tubuh polri muncul kubu-kubu yang mempunyai sikap dan kebijakan yang beda satu sama lain.
Keputusan Bareskrim untuk menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menuai protes. Penangkapan itu dituding sebagai upaya balas dendam Polri akibat keputusan KPK yang menjadikan calon Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka kasus suap.
Tindakan Polri yang semena-mena itu kembali memunculkan wacana agar Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Belum lama ini, Menteri Pertahana Ryamizard Ryacudu juga sempat mengungkapkan hal ini.
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Nadiem Sindir Perlakuan 'Spesial' Kejagung ke Febrie Adriansyah: Saya Langsung Diborgol
-
Top Skor AFF 2026 Memanas! Mitchell Baker Kini Dikejar Ketat Wing Naing Tun
-
Smartfren Luncurkan Unlimited 5G di Semarang, Perkuat Jaringan Digital di Jawa Tengah
-
Profil John van den Brom Pelatih FC Twente yang Usir Mees Hilgers, Suka Ribut dan Ngomong Kasar
-
Mas Dhito Kembali Salurkan 216 Bantuan Pertanian Bagi Petani Guna Dukung Peningkatan Produksi
-
Empat Buronan Pemerintah China Dideportasi dari Semarang, Diduga Terlibat Love Scamming
-
Cakar Kurir Paket, Istri Nelayan Akhirnya Bebas dari Penjara
-
Purbaya Caplok 60% Saham KCIC, Utang Whoosh Kini Tanggung Jawab Kemenkeu
-
Nissan Navara PRO-4X Tampil Gagah di GIIAS 2026 dengan Mesin Turbo Diesel
-
37 Ribu Siswa Keracunan MBG, Amnesty International Desak Pemerintah Hentikan Program