Suara.com - Untuk mencegah terjadinya intervensi dari pihak luar, pemerintah diminta menempatkan Kepolisian Indonesia di bawah Kementerian Dalam Negeri. Pengajar Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, Bambang Widodo Umar mengatakan, dengan berada langsung di bawah Presiden, Kepolisian Indonesia kerap dijadikan alat politik oleh pihak-pihak tertentu.
Kasus penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Badan Reserse dan Kriminal merupakan bukti bahwa di polisi bisa dengan mudah dintervensi oleh kekuatan politik. Kata dia, menempatkan polisi di bawah Kementerian Dalam Negeri bisa mengurangi intervensi itu.
“Kalau berada di bawah departemen, polisi akan menjadi alat negara. Ini sama seperti TNI yang berada di bawah Kementerian Pertahanan. Dengan berada di bawah departemen, maka akan lebih mudah untuk mengontrol institusi polri. Selain itu, pengawasan juga menjadi semakin gampang,” katanya kepada suara.com melalui sambungan telepon, Sabtu (24/1/2015).
Bambang menambahkan, menempatkan polisi di bawah departemen tidak akan mengurangi fungsi dan tugasnya. Namun, kata dia, untuk bisa merealisasikan itu harus diamandemen terlebih dahulu UU Polri.
Dia menambahkan, saat ini sumber daya manusia yang ada di Kepolisian Indonesia bisa dengan mudah diintervensi dar luar terutama terkait politik dan juga ekonomi. Kata dia, para perwira tinggi di polisi kerap meminta dukungan politik dari pihak luar. Ini yang membuiat di tubuh polri muncul kubu-kubu yang mempunyai sikap dan kebijakan yang beda satu sama lain.
Keputusan Bareskrim untuk menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menuai protes. Penangkapan itu dituding sebagai upaya balas dendam Polri akibat keputusan KPK yang menjadikan calon Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka kasus suap.
Tindakan Polri yang semena-mena itu kembali memunculkan wacana agar Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Belum lama ini, Menteri Pertahana Ryamizard Ryacudu juga sempat mengungkapkan hal ini.
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- 7 Rekomendasi Lipstik Mengandung SPF untuk Menutupi Bibir Hitam, Cocok Dipakai Sehari-hari
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- 7 Lipstik Halal dan Wudhu Friendly yang Aman Dipakai Sehari-hari, Harga Mulai Rp20 Ribuan
Pilihan
-
Jeje Koar-koar dan Bicara Omong Kosong, Eliano Reijnders Akhirnya Buka Suara
-
Saham TOBA Milik Opung Luhut Kebakaran, Aksi Jual Investor Marak
-
Isuzu Kenalkan Mesin yang Bisa Telan Beragam Bahan Bakar Terbarukan di JMS 2025
-
Pabrik Sepatu Merek Nike di Tangerang PHK 2.804 Karyawan
-
4 HP Baterai Jumbo Paling Murah mulai Rp 1 Jutaan, Cocok untuk Ojol!
Terkini
-
Mengapa Jakarta Selatan Kembali Terendam? Ini Penyebab 27 RT Alami Banjir Parah
-
Korupsi Pertamina Makin Panas: Pejabat Internal Hingga Direktur Perusahaan Jepang Diinterogasi
-
Mengapa Kemensos Gelontorkan Rp4 Miliar ke Semarang? Ini Penjelasan Gus Ipul soal Banjir Besar
-
Soal Progres Mobil Nasional, Istana: Sabar Dulu, Biar Ada Kejutan
-
Kenapa Pohon Tua di Jakarta Masih Jadi Ancaman Nyawa Saat Musim Hujan?
-
Tiba di Korea Selatan, Ini Agenda Presiden Prabowo di KTT APEC 2025
-
Wakapolri Ungkap Langkah Pembenahan Polri: Aktifkan Pamapta dan Modernisasi Pelayanan SPKT
-
Pernah Jadi Korban, Pramono Anung Desak Perbaikan Mesin Tap Transjakarta Bermasalah
-
Skandal Whoosh Memanas: KPK Konfirmasi Penyelidikan Korupsi, Petinggi KCIC akan Dipanggil
-
Formappi Nilai Proses Etik Lima Anggota DPR Nonaktif Jadi Ujian Independensi MKD