Suara.com - DPP Demokrat melarang kader partai berlambang bintang mersi itu mengeluarkan pernyataan berkaitan dengan dinamika politik dan hukum antara KPK versus Polri.
"Ini pandangan resmi Partai Demokrat. DPP meminta supaya para kader menahan diri dan tidak mengeluarkan pernyataan yang tidak diperlukan," kata Ketua Harian DPP Demokrat Syarief Hasan, di DPR, Jakarta, Senin (26/1/2015).
Selain itu, Partai Demokrat juga mengajak seluruh pihak untuk menahan diri agar tidak menganggu stabilitas politik dan keamanan.
"Dalam keadaan seperti ini, kearifan dari penguasa dan pejabat pemerintah diharapkan, termasuk dalam memberikan pernyataan sehingga tidak semakin menambah keruh suasana," kata Syarief.
Partai Demokrat, tambahnya, percaya dengan Presiden Joko Widodo bersama jajarannya mampu mencari solusi dan tidak membuat kemelut ini semakin buruk.
Namun demikian, Partai Demokrat menyayangkan pernyataan Presiden Jokowi di Istana Bogor tanggal 23 Januari lalu. Di mana, penyampaian Presiden dianggap tidak memberikan jalan keluar.
"Penjelasan ini dinilai belum sungguh menyelesaikan masalah yang ada," tuturnya.
Karenanya, dia mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memberikan kesempatan dan dukungan kepada Presiden untuk menyelesaika masalah ini.
"Solusi yang ditempuh diharapkan tetap memastikan bahwa hukum akan terus ditegakan secaara adil, gerakan pemberantasan korupsi tidak terganggu, dua institusi Polri-KPK juga bisa diselamatkan dan menjalankan tugas tanpa gangguan serta gesekan," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
- Tak Terima Dideportasi, WNA Cina di Sumsel Bongkar Dugaan Kejanggalan Proses Imigrasi
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- 5 Rekomendasi HP All Rounder 2026, Spek Canggih, Harga Mulai 2 Jutaan
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
Tragedi PRT Lompat dari Lantai 4 Kos Benhil, Polisi Endus Dugaan Tindak Pidana
-
BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Vishing dan Phishing, Tekankan Pentingnya Jaga Data Pribadi
-
AHY Dorong Model Penataan Kampung Mrican Sleman Jadi Percontohan Nasional
-
Benyamin Netanyahu Menderita Kanker Prostat
-
Nekat Olah Ikan Sapu-Sapu untuk Bahan Siomay, 5 Pria Diciduk Petugas Satpol PP
-
Tak Percaya Peradilan Militer, Pihak Andrie Yunus Tolak Hadiri Persidangan 29 April
-
Modus Gila Debt Collector Tipu Ambulans dan Damkar Demi Tagih Utang, DPR: Harus Dipidana!
-
Isu Kas Negara Menipis Dibantah, Menkeu: Uang Kita Masih Banyak!
-
J.J Rizal Soroti Warisan Soeharto, Sebut Aktor Lama Masih Dominan
-
Klarifikasi JK Soal Ceramah UGM Dianggap Tak Nyambung, GAMKI Tegaskan Laporan Polisi Tetap Lanjut