Jokowi Diharapkan Lindungi KPK dan Polri dari Pelemahan

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan dapat melindungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri, dari upaya pelemahan yang dilakukan oknum-oknum yang tidak menghendaki Indonesia bersih dari tindak pidana korupsi.

"Hal itu dapat dilakukan dengan jalan membebaskan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri dari unsur-unsur politis dan kepentingan individual," kata Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Harsoyo, di Yogyakarta, Jumat (30/1/2015).

Menurut Harsoyo, ketegasan sikap Presiden Jokowi sangat dibutuhkan untuk menghentikan polemik yang terjadi antara KPK dengan Polri. Presiden dituntut tegas untuk menyelesaikan perselisihan antara KPK dan Polri, dengan setuntas-tuntasnya dan seadil-adilnya.

"Sebagai pemimpin negara, Presiden memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan kestabilan nasional. Presiden juga diharapkan merespons dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan Tim Independen," katanya.

Harsoyo mengatakan, meskipun telah berlangsung lebih dari seminggu, polemik di antara dua lembaga penegak hukum Indonesia itu tampaknya belum menunjukkan titik temu. Padahal menurutnya, dua lembaga penegak hukum tersebut menurut undang-undang seharusnya mampu bekerja sama dan bersinergi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Namun yang terjadi kini adalah keduanya justru terlihat saling "menyerang".

"Konflik yang tidak kunjung usai itu juga menimbulkan polemik lain, yakni terkait dengan ketegasan sikap Kepala Negara dalam menghentikan konflik," katanya.

Menurut Harsoyo pula, gelombang keprihatinan sendiri terus bermunculan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dari institusi pendidikan tinggi. Dia pun mengatakan bahwa UII tidak ingin tinggal diam menyikapi adanya intervensi dari elite politik tertentu yang semakin memperkeruh konflik.

"UII sebagai institusi yang mendidik anak bangsa, meminta semua pihak, baik pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat, untuk dapat menjaga agar KPK maupun Polri dapat terhindar dari unsur-unsur kepentingan pribadi dan politis tertentu, demi terwujudnya NKRI yang bebas korupsi," tandasnya. [Antara]