Suara.com - Fraksi Nasional Demokrat DPR menawarkan sejumlah alternatif kepada Presiden Joko Widodo terkait penyelesaian masalah Kapolri yang sekarang menjadi kontroversi karena calon yang disetujui DPR, Komjen Budi Gunawan, dijadikan tersangka oleh KPK.
"Ada beberapa alternatif yang mungkin terjadi. Pertama, Kapolri dilantik secara definitif. Kedua Presiden melantik Kapolri, lalu sesuai kewenangannya memberhentikan langsung. Ketiga, Presiden tidak melantik dan mengusulkan yang baru," kata Wakil Sekretaris Fraksi Nasdem DPR Johnny G Plate, Jakarta, Rabu (5/2/2015).
Di tengah menantikan pernyataan resmi Presiden Jokowi soal Kapolri, Komisi Kepolisian Nasional menyatakan siap menyaring nama-nama calon Kapolri baru bila nanti Presiden tidak jadi melantik Budi.
Johnny mengatakan Kompolnas memang mempunyai tugas menyaring dan mengusulkan nama calon Kapolri.
"Sementara hingga putusan Presiden sendiri hingga kini belum ambil keputusan apapun. sampai kalau putusan Presiden karena tekanan publik," katanya.
Terkait dengan kenaikan pangkat Kabareskrim Komisaris Jenderal Budi Waseso, Johnny mengatakan itu sudah sesuai mekanisme di internal Polri.
"Pangkat itu mengikuti jabatan (untuk Kabareskrim pangkatnya adalah Komjen Pol). Jabatan itu atas dasar kualifikasi. Tidak mungkin melanggar mekanisme," kata Johnny.
Berita Terkait
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan
-
Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti
-
YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil
-
UU PPRT Disahkan, Akademisi UGM Soroti Celah Sanksi dan Kesiapan Jaminan Sosial
-
Tragedi PRT Lompat dari Lantai 4 Kos Benhil, Polisi Endus Dugaan Tindak Pidana
-
BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Vishing dan Phishing, Tekankan Pentingnya Jaga Data Pribadi
-
AHY Dorong Model Penataan Kampung Mrican Sleman Jadi Percontohan Nasional
-
Benyamin Netanyahu Menderita Kanker Prostat
-
Nekat Olah Ikan Sapu-Sapu untuk Bahan Siomay, 5 Pria Diciduk Petugas Satpol PP
-
Tak Percaya Peradilan Militer, Pihak Andrie Yunus Tolak Hadiri Persidangan 29 April